LombokPost-Hj ND Kinnastri Roliskana atau Kikin masuk dalam bidikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Calon Wali Kota Mataram. Selain itu, sejumlah nama seperti Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, Direktur RSUD Provinsi NTB Dr HL Heman Mahaputra, Mantan Sekda HL Makmur Said, hingga Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi juga masuk dalam daftar.
"Ini dengan catatan kalau pak Mohan naik ke provinsi (ikut Pilgub 2024), kalau tidak maka nama pak Mohan jadi salah satu (yang dibidik)," kata Ketua DPD PKS Kota Mataram Ismul Hidayat, kemarin (7/9).
Hal ini menyusul telah memulai kick off tahapan Pilkada Serentak 2024 oleh PKS secara nasional. Kick off tersebut dilaunching oleh Presiden PKS Ahmad Saikhu pada awal Agustus 2023 lalu.
"(Tindak lanjut kick off) kita sudah mulai membuat desk pilkada," paparnya.
Berbeda dengan kebanyakan partai politik (parpol) lain, PKS menjadikan Pilkada Serentak 2024 lebih dahulu daripada Pileg 2024. Walaupun dari agenda politik nasional, Pileg 2024 dilaksanakan lebih dahulu dibanding Pilkada Serentak 2024.
"Kita melakukan ini karena istilahnya, kami tidak ingin begawe (pesta, Red) di saat menjelang pilkada saja," terangnya.
Oleh karenanya, PKS di daerah-daerah telah diberi keleluasaan memulai tahapan penjaringan figur-figur potensial. "Minimal kami diminta usulkan dua pasangan (calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah)," jelasnya.
Beberapa nama di atas adalah hasil inventarisir figur potensial yang akan diajak komunikasi tentang Pilkada Serentak 2024. Selain nama-nama eksternal, terdapat juga nama internal PKS seperti TGH Abdul Manan dan Anggota DPRD Kota Mataram Hj Istiningsih.
"Kalau saya (tidak), fokus ingin membesarkan partai saja," kelitnya.
Nama-nama yang masuk dalam bidikan tersebut selanjutnya akan diajak bernegosiasi. Antara lain, terkait komitmen membantu pemenangan PKS khususnya di Kota Mataram untuk meraih target 8 kursi di Pileg 2024.
"Saat ini kami punya 5 kursi, kami menargetkan di pileg 2024 bisa meraih 8 kursi di Kota Mataram," paparnya.
Kandidat yang berani membuat komitmen terbaik membantu meraih target kursi, akan diberikan SK rekomendasi langsung dari DPP PKS. SK tersebut bakal diberikan lebih awal yakni pada 14 Desember 2023 nanti atau 3 bulan sebelum Pileg 2024.
"Kalau sekarang kondisinya sangat dinamis (belum mengerucut ke salah satu nama)," paparnya.
Mengenai kick off tahapan Pilkada Serentak 2024 ini, sebelumnya disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Bali-Nusra Johan Rosihan. “Yang diusulkan ke Presiden (PKS, Red) itu minimal dua nama, kalau satu nama itu namanya maksa,” kata Johan Rosihan.
Dikatakan ini merupakan terobosan PKS dalam meningkatkan perolehan kursi di Pemilu 2024. Ia mengungkapkan, tiket Pilkada Serentak 2024 dijadikan alat negosiasi dengan tokoh-tokoh yang ingin menggunakan kendaraan PKS.
Kader-kader PKS yang ingin tampil sebagai bupati, wali kota, ataupun gubernur ditantang membuat target pemenangan kursi. Hal ini merupakan terobosan kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Saikhu. “Baru (Pileg) kali ini diberlakukan,” terangnya.
Strategi ini tidak banyak diketahui publik karena baru Pileg 2024 ini diberlakukan. “Jadi grand desain strateginya adalah Pilkada itu ya merupakan starter pemenangan Pileg,” paparnya. (zad)