LombokPost– Migran Care NTB menggelar Dialog Politik bersama Calon Legislatif (Caleg) perempuan di NTB di Ballroom Hotel Namira, Asrama Haji, Kota Mataram, Kamis (30/11).
Kegiatan bertajuk pendidikan politik pemilih di daerah itu diikuti empat Caleg perempuan yang terdiri dari Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Koordinator Migran Care Kantor NTB Endang Susilowati menerangkan kegiatan tersebut digelar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis warga agar menjadi pemilih yang cerdas.
“Memilih caleg-caleg yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap isu-isu sosial. Wabilkhusus isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata Endang pada Lombok Post.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari perwakilan NGO se-pulau Lombok, pengurus Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Lombok Tengah, kelompok pemerhati PMI, dan dan perwakilan tokoh pemuda dan masyarakat Lombok Tengah.
Dialog politik tersebut menghadirkan sejumlah Caleg perempuan seperti Caleg DPR RI Dapil Pulau Lombok dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hj Ermalena, Caleg DPR RI Dapil Pulau Lombok dari Partai Nasdem Cucu Purnamasari Zulaiha, dan Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari PDIP Milita Priyatna dan Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari PKS Esti Emisi.
Selain itu hadir juga Caleg DPRD Provinsi NTB dari Nasdem H Burhanuddin dan Komisioner KPU Lombok Tengah Adnan Muksin. Kata Endang, Migran Care NTB memandang penting sekali bagi masing-masing Caleg perempuan khususnya di Dapil Lombok untuk menyampaikan visi dan misi dihadapan masyarakat pemerhati buruh migran.
Visi dan misi itu difokuskan pada bagaimana para calon legislator mampu memberi harapan bagi masyarakat khususnya purna PMI dan anggota keluarganya. Selain itu, bagaimana juga para Caleg memperjuangkan kebijakan dan anggaran untuk perlindungan PMI.
“Sehingga audiensi bisa menentukan sikap untuk memilih Caleg yang potensial. Hal ini kita perkuat dengan penandatanganan kontrak politik dengan caleg,” terang Endang.
Dijelaskan, maraknya kasus yang dialami oleh PMI NTB sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dari Pemerintah. NTB sendiri merupakan daerah basis PMI urutan ke-4, setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Berdasarkan data BP2MI Jakarta, Migran Care mencatat remiten kiriman uang dari PMI ke keluarganya mencapai Rp 133 triliun sepanjang 2021.
“Khusus untuk NTB, berdasarkan data dari Disnakertrans NTB, kiriman uang PMI per Januari-Agustus 2023 mencapai Rp 334,54 miliar. Dengan jumlah remiten per bulan rata-rata Rp 24 miliar,” terangnya.
Untuk itulah, dialog politik dengan menghadirkan caleg perempuan dinilai penting. Apalagi jika melihat masih minimnya Caleg Perempuan di NTB yang melanggeng ke parlemen. Kata Endang, dari 56 anggota DPRD NTB, hanya 1 legislator perempuan. Sedangkan untuk DPR RI, dari 575 kursi, ada 120 legislator perempuan.
“Karena itu, hal ini menjadi penting melihat isu perempuan dan anak menjadi perhatian yang cukup serius terutama pada isu pekerja migran dan anggota keluarganya. Apalagi melihat maraknya kasus yang terjadi di NTB. Terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” jelasnya.
Salah satu narasumber dialog politik Cucu Purnamasari Zulaiha mengapresiasi kegiatan tersebut. Caleg DPR RI Dapil pulau Lombok dari partai Nasdem itu menerangkan kegiatan tersebut memberikan ruang baginya untuk dapat menyampaikan gagasan sebagai Caleg perempuan muda.
“Saya berharap kegiatan seperti ini semakin banyak dilakukan. Kalau saat ini khusus membahas isu buruh migran, ke depan mungkin bisa UMKM, pendidikan, kesehatan dan tema-tema yang juga berkaitan dengan isu-isu perempuan lainnya,” kata Cucu.
Narasumber lainnya Caleg DPR RI pulau Lombok dari PPP Hj Ermalena dalam dialog tersebut menerangkan banyak hal tentang penanganan isu-isu perempuan di NTB. Ia menjelaskan sejumlah hal yang sebelumnya telah ia tangani dan perhatikan saat menjabat sebagai DPR RI periode 2014-2019. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida