“Dalam laporan yang masuk pada kami, dan kami telusuri menjadi informasi awal, ada satu kegiatan keagamaan umat Hindu. Kegiatan keagamaan berjalan biasa saja. Namun setelah itu kegiatan digunakan oleh salah satu Caleg untuk kepentingan kampanyenya yang melibatkan ASN,” kata komisioner Bawaslu NTB Umar Achmad Seth pada awak media pekan lalu.
Informasi awal tersebut berupa sebuah foto yang menggambarkan Caleg tengah berkampanye didukung pemuka agama dan ASN. Dari keterangan awal tersebut, Bawaslu NTB belum cukup informasi untuk melakukan pemanggilan terhadap Caleg bersangkutan. Namun sejauh ini pihaknya sudah memanggil oknum ASN bersangkutan.
“Ada satu ASN di Pemprov, kemudian salah satu profesor di Unram, dan petinggi STAHN,” ungkap Umar.
Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, oknum Caleg dan ASN dapat dikenakan sanksi tertentu jika terbukti melakukan pelanggaran. Selain pelanggaran netralitas ASN, Caleg yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran kampanye.
“Pasal 280 ayat 2 dilarang melibatkan ASN di dalam kampanye. Maka imfilikasinya ada tindak pidana terhadap calegnya. Tetapi itu dugaan-dugaan yang mungkin bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi,” terang Umar.
Netralitas ASN di Musim Pemilu
Isu netralitas ASN selalu menjadi tren dari pemilu ke pemilu. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty. Kasus yang ditemukan dan diproses Bawaslu sendiri bisa jadi termasuk dalam fenomena gunug es. Bahwa terjadi banyak pelanggaran, namun yang ada di permukaan saja yang sejauh ini mampu ditangani.
Fenomena gunung es menurutnya bisa tidak terjadi di pemilu 2024 mendatang. Karena itu, selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, Bawaslu RI juga sudah sejak awal menerbitkan Indeks Kerawanan Pelanggaran (IKP) yang diharapkan dapat menjadi acuan pencegahan.
Dalam upaya mengatasi setiap pelanggaran yang masih kerap terjadi, Bawaslu mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Kata Lolly, upaya pencegahan di NTB sejauh ini sudah mencapai 4000 lebih. “Upaya pencegahan dan temuan-temuan pelanggaran ini menjadi catatan penting bagi kita termasuk publik, untuk sama-sama memperluas daya jangkau bawaslu, dan juga masyarakat untuk berani melaporkan ke bawaslu jika terjadi pelanggaran,” jelas Lolly.
Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Hasan Basri menegaskan dalam IKP 2023, NTB masuk 10 besar provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN di Indonesia.
Untuk itu, sejauh ini pihaknya sudah berupaya melakukan sejumlah upaya pencegahan. Beberapa di antaranya dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak. “Misalnya kita sudah MoU dengan Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Perguruan Tinggi (PT), Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID), serta dengan sejumlah stakholder terkait,” kata Hasan. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post