Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu NTB Ingatkan Bahaya Politik Uang

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯
Hasan Basri (Foto: Toni/Lombok Post)
Hasan Basri (Foto: Toni/Lombok Post)

Advertisement

LombokPost – Praktik politik uang (money politics) masih menjadi ancaman serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB menegaskan bahwa praktik haram ini tidak akan pernah terjadi jika tidak ada kompromi antara pemberi dan penerima. 

​​"Politik uang ini sederhana, ada uang atau barang, ada pemberi, dan ada penerima. Tidak akan mungkin terjadi politik uang jika pertama tidak ada pemberi, dan kedua tidak ada penerima," tegas Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Hasan Basri.

Advertisement

Dia menjelaskan, mekanisme politik uang sebenarnya sangat sederhana.

Skema tersebut selalu melibatkan dua pihak utama, yakni pemberi dan penerima. 

​Ia menguraikan, pemberi biasanya berasal dari oknum tim sukses atau pasangan calon.

Advertisement

Sementara pihak penerima adalah masyarakat pemilih (voters).

Menurutnya, jika masyarakat secara kompak dan tegas menolak segala bentuk imbalan uang maupun barang dari oknum tertentu, maka praktik politik uang otomatis akan terkikis. 

​Namun, fakta di lapangan kerap menunjukkan fenomena sebaliknya.

Kadang kala, justru oknum masyarakat yang aktif meminta imbalan materi kepada calon kepala daerah maupun calon legislatif (caleg). 

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu KLU Akui Ada Pemilih Meninggal Tercatat dalam Daftar Pemilih

Bawaslu KLU Akui Ada Pemilih Meninggal Tercatat dalam Daftar Pemilih

Akurasi data pemilih masih menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Lembaga pengawas pemilu i

Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Gerindra Soroti Pemilu 2024 

Bawaslu NTB Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Gerindra Soroti Pemilu 2024 

Bawaslu NTB terus memperkuat pencegahan dan konsolidasi demokrasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, hingga sejumlah lembaga.

Parpol Non Parlemen Soroti Tingginya Biaya Politik, KPU dan Bawaslu Perlu Lakukan Deteksi Dini

Parpol Non Parlemen Soroti Tingginya Biaya Politik, KPU dan Bawaslu Perlu Lakukan Deteksi Dini

Parpol non parlemen di Provinsi NTB menyoroti tingginya biaya politik dalam setiap event pilkada maupun pileg.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer