
LombokPost – Praktik politik uang (money politics) masih menjadi ancaman serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB menegaskan bahwa praktik haram ini tidak akan pernah terjadi jika tidak ada kompromi antara pemberi dan penerima.
"Politik uang ini sederhana, ada uang atau barang, ada pemberi, dan ada penerima. Tidak akan mungkin terjadi politik uang jika pertama tidak ada pemberi, dan kedua tidak ada penerima," tegas Anggota Bawaslu NTB Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Hasan Basri.
Dia menjelaskan, mekanisme politik uang sebenarnya sangat sederhana.
Skema tersebut selalu melibatkan dua pihak utama, yakni pemberi dan penerima.
Ia menguraikan, pemberi biasanya berasal dari oknum tim sukses atau pasangan calon.
Sementara pihak penerima adalah masyarakat pemilih (voters).
Menurutnya, jika masyarakat secara kompak dan tegas menolak segala bentuk imbalan uang maupun barang dari oknum tertentu, maka praktik politik uang otomatis akan terkikis.
Namun, fakta di lapangan kerap menunjukkan fenomena sebaliknya.
Kadang kala, justru oknum masyarakat yang aktif meminta imbalan materi kepada calon kepala daerah maupun calon legislatif (caleg).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




