Komisioner Bawaslu NTB Suhardi menegaskan pembagian sembako pada masa kampanye dapat dikategorikan sebagai praktik politik uang. “Kalau sudah bagi sembako itu masuk politik uang. Sehingga bisa dijerat tindak pidana pemilu," kata Suhardi.
Praktik politik uang memang menjadi salah satu yang mendapatkan atensi khusus dari Bawaslu. Suhardi menegaskan pihaknya bersama kejaksaan dan kepolisian di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan menindak dengan tegas pelaku tindak pidana pemilu.
Politik uang cukup rawan terjadi. Tidak hanya di masa kampanye, tapi juga masa tenang dan bahkan hari pemungutan suara. “Jika ada temuan yang mengarah ke pidana pemilu, Bawaslu melalui kajian mendalam akan dengan tegas menindaklanjutinya,” ujar Suhardi.
Ia mengingatkan sanksi berat yang bisa diterima oleh peserta pemilu jika terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Tidak hanya dibatalkan sebagai peserta pemilu, tapi juga akan mendekam di balik jeruji tahanan.
Jika peserta pemilu melakukan pelanggaran, ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun. Dalam pasal 278 ayat 2 disebutkan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta untuk setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung.
Diterangkan juga pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta akan dikenakan kepada setiap orang yang sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih, untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.
“UU Pemilu semua sanksi dan ancaman pidana sudah tercantum dengan jelas. Terlebih untuk penyelenggara, sanksinya pidananya ditambah sepertiga,” tegasnya.
Pengamat politik NTB Dr Agus menerangkan praktik politik uang dalam temuannya di tahun 2019 sudah mengalami perubahan. Jika sebelumnya transaksi dilakukan dari peserta pemilu ke pimilih, di tahun 2019 ditemukan praktik politik uang juga terjadi dari peserta pemilu ke penyelenggara pemilu. “Perubahan ini mesti menjadi atensi semua pihak,” kata Agus. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post