LombokPost- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia jelang berakhirnya masa jabatannya pada Oktober 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons permintaan maaf yang disampaikan Presiden Jokowi.
Ia menilai, Presiden Jokowi sedang melakukan sandiwara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.
"Kalau merujuk data dan kebiasan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (2/8).
"Jadi, saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak. Jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati, bukan tulus meminta maaf," sambungnya.
Dilansir dari Jawa Pos, Deddy menekankan, jika serius ingin minta maaf ke rakyat, maka seharusnya Presiden bisa mencabut semua aturan yang memberatkan rakyat.
Dia mengimbau agar Presiden Jokowi menggunakan sisa waktu yang ada untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yang terkait demokrasi, penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup dan distribusi keadilan-kesejahteraan.
"Jangan omon-omon saja. Batalkan itu usulan (menghidupkan kembali) DPA (Dewan Pertimbangan Agung), pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan dalam revisi UU TNI-POLRI," tegas Deddy.
"Kalau hal-hal itu dilakukan baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat. Jujur saja, lima tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orde Baru," ujarnya.
Sebelumnya, permohonan maaf itu disampaikan Jokowi disampaikan saat acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/8) malam.
Jokowi meminta maaf atas kesalahan atau kekhilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014.
"Bapak/Ibu sekalian, Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia," pungkas Jokowi. (AAP)
Editor : Kimda Farida