Kegiatan yang digelar di Lapangan Mareje, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, itu melibatkan 591 pemilih.
Ketua KPU NTB M Khuwailid menerangkan, simulasi digelar untuk dapat mengukur sejauh mana kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS).
Selain itu, simulasi juga dilakukan untuk dapat mengukur perkiraan waktu. Baik waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan maupun waktu yang dibutuhkan KPPS dalam melakukan penghitungan.
“Simulasi ini merupakan yang pertama digelar oleh KPU Provinsi di Indonesia. Sebelumnya KPU RI sudah melakukan dua kali simulasi. Sehingga ini menjadi yang ketiga,” kata Khuwailid.
Salah satu yang menjadi perhatian KPU NTB dalam simulasi adalah sejauh mana pengetahuan dan pendalaman KPPS terhadap proses penyelenggaraan pungut hitung di 27 November 2024 mendatang.
“Terutama dari KPU kabupaten/kota, harus mencermati setiap hal dari proses pemungutan suara. Teman-teman akan membimtek teman-teman KPPS. Perpindahan pemilih satu ke pemilih berikutnya harus diperhatikan secara baik. Secara cermat. Nantinya akhir dari simulasi ini akan kita evaluasi,” jelasnya.
Selain itu, KPU NTB juga menekankan tujuan simulasi untuk memastikan TPS yang aksesibel untuk pemilih disabilitas.
Ia menekankan, TPS yang dalam DPT-nya terdapat pemilih disabilitas, harus dapat meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana layanan di TPS.
Terkait sejumlah catatan dari simulasi tersebut, diharapkan dapat disampaikan oleh para pasangan calon.
Begitu juga para pemantau dan LSM. Khuawailid menegaskan, KPU NTB sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
Anggota KPU NTB Agus Hilman menerangkan, simulasi menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan proses pelaksanaan pungut hitung di pilkada serentak 2024 yang jatuh pada 27 November 2024 mendatang di total 8.405 TPS.
Baca Juga: Iqbal-Dinda target Menang 52 Persen, Tim Pemenangan: Ini Sangat Realistis
Kata Agus, pihaknya berharap dari simulasi tersebut akan diketahui waktu yang dibutuhkan untuk memilih.
“Lebih detail seperti berapa lama warga harus mengantre. Karena memang ini juga menjadi salah satu indikator lemahnya partisipasi masyarakat. Kita ingin mensosialisasikan di pilkada, jumlah surat suara yang harus dibuka dan dicoblos tidak sebanyak saat Pemilu 2024,” terangnya.
Dua kotak suara dengan tiga paslon di Pilgub NTB dan rata-rata 3 paslon di pilkada 10 kabupaten/kota tentunya tidak akan membutuhkan waktu lama.
Terakhir, dalam simulasi tertutup yang dilakukan petugas KPU, kata Agus, tak sampai satu menit bagi warga untuk mencoblos dua surat suara.
“Dibanding Pemilu 2024, memang jauh lebih sederhana. Hanya dua kotak dan surat suaranya juga tidak selebar saat pemilu dan pileg 2024 lalu,” jelas Agus. (tih/r2)
Editor : Marthadi