LombokPost-Bawaslu Lombok Barat (Lobar) terus meningkatkan pengawasannya jelang pilkada serentak tahun ini.
Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan keamanan dan akurasi pada proses penyortiran dan pelipatan surat suara.
“Surat suara yang akan digunakan sudah disortir dan dilipat 100 persen, hanya saja kotak suara masih dalam perjalanan," kata Ketua Bawaslu Lobar Rizal Umami.
Pada pengawasan ini ditemukan kekurangan jumlah surat suara yang dipesan oleh KPU dari percetakan.
Bawaslu menemukan 397 surat suara untuk Pilbup Lobar, rusak. Sementara, untuk Pilgub NTB terdapat kekurangan 2.076 lembar surat suara dan 197 lembar surat suara mengalami kerusakan.
“Jika ada surat suara yang warnanya kabur atau berbeda signifikan dari yang lain, kami pisahkan sebagai surat suara rusak dan tidak akan digunakan dalam pemilu,” terangnya.
Menurutnya, ketidaksesuaian ini nantinya dapat merugikan calon tertentu. Sehingga penting untuk menegaskan bahwa surat suara yang digunakan benar-benar sah dan sesuai standar.
Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya beharap sejumlah logistik yang rusak segara diganti. Sehingga saat pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar.
Pihaknya melakukan pengawasan berlapis dalam proses penyortiran ini, termasuk pengawasan terhadap individu yang terlibat.
Setiap petugas diperiksa identitasnya dan harus sesuai dengan daftar yang disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jika petugas tidak terdaftar atau tidak memiliki kartu identitas resmi, kami minta mereka untuk pulang," tegasnya.
Selain memastikan keaslian identitas petugas, Bawaslu juga memberlakukan pemeriksaan ketat untuk mencegah surat suara terbawa keluar lokasi.
Begitu juga dengan seluruh kendaraan, jok motor, tas, dan barang bawaan lainnya diperiksa secara menyeluruh.
“Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada surat suara, baik yang rusak maupun yang sudah disortir, yang bisa dibawa pulang,” tambahnya.
Bawaslu Lobar juga fokus pada persiapan menghadapi potensi perselisihan hasil pemilihan.
Pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik serta memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan profesional.
“Kami upayakan proses ini berjalan adil, sehingga hasilnya dapat diterima semua pihak,” tandasnya. (chi/r2)
Editor : Marthadi