LombokPost - Juru bicara paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB peraih suara terbanyak Iqbal-Dinda, Adhar Hakim angkat bicara soal sejumlah tantangan Iqbal-Dinda di tahun pertama pemerintahannya.
Salah satu yang paling penting adalah mengenai keterbatasan anggaran.
Menurut Adhar, dalam upaya merealisasikan NTB Makmur Mendunia, APBD NTB masih sangat minim.
Salah satu solusinya adalah NTB harus mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat.
“APBD NTB ini hanya Rp 5 triliun lebih. Itupun dengan program rutin yang ada sekitar Rp 3 triliun. Tentu, sisanya hanya Rp 2 triliun, tidak cukup untuk memastikan program unggulan bisa terealisasi. Itulah mengapa Pak Iqbal sejak awal menjemput bola untuk mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pusat,” jelas Adhar.
Baca Juga: Segel Kantor, Pemuda Madapangga Tuntut Camat Mundur dan Kembalikan Mobil Dinas
Kunjungan Lalu Muhammad Iqbal ke sejumlah menteri kabinet merah putih dijelaskan bertujuan untuk menginventarisasi program pusat yang dapat dibawa ke NTB.
Di saat yang sama, kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat potensi pendanaan alternatif.
Adhar yang juga ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda menegaskan jika ia tak sependapat dengan anggapan yang kurang fokus mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau soal RPJMD, kami di transisi sudah rapat siang dan malam secara maraton merampungkannya dengan tim Bappeda NTB terkait sinkronisasi program Iqbal-Dinda. Nah, kekurangan dana itulah yang Pak Iqbal cari dan lengkapi ke pusat, sehingga begitu selesai dilantik, kita sudah berlari kencang mengejar ketertinggalan,” jelas Adhar.
Berbicara anggaran, pemerintahan Iqbal-Dinda juga dinilai akan terkendala dengan APBD murni 2025.
Kendati akan ada penyesuaian, namun rencana belanja dan program yang sudah dicanangkan di masa transisi tidak akan sempurna. Sehingga dibutuhkan percepatan pembahasan APBD Perubahan 2025.
Mengenai hal itu, Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil sebelumnya menegaskan jika kebutuhan akan hal itu tidak hanya menjadi tantangan Gubernur dan Wakil Gubernur di NTB, tetapi semua kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 se-Indonesia.
“Itulah mengapa, hal ini tentunya sudah menjadi pembahasan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Dan prinsipnya kita menunggu regulasi tersebut,” kata Yek Agil. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida