LombokPost - Adanya isu mundurnya pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 lalu berseliweran di media. KPU NTB membenarkan hal tersebut namun, hingga saat ini hanya bisa menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
“Ya kami dengar berita, tapi untuk mengomentari itu bukan ranah kami,” kata Anggota KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Agus Hilman, Jumat (3/1).
Hilman menjelaskan, untuk pelantikan kepala daerah tidak termasuk dalam Peraturan KPU (PKPU). KPU dalam hal ini berwenang dalam penetapan calon terpilih saja. Sedangkan untuk pelantikan, itu termasuk dalam wewenang pemerintah pusat secara langsung.
Baca Juga: Pengamat Energi: jika Masih Bergantung pada BBM dan Batu Bara, Kelistrikan Manggarai Raya Terancam
“Jadwal pelantikan kan dituangkan dalam peraturan presiden. Jadi itu menjadi kewenangan di presiden. Tidak bisa kita komentari apakah diundur atau apa,” terangnya.
Terpisah, Asisten I Setda NTB Fathurrahman membenarkan akan adanya isu mundurnya pelantikan Kepala Daerah 2025-2030 yang awalnya Februari ini menjadi Maret.
“Belum ada secara formal ya, kita menunggu formalnya,” kata Fathurrahman.
Jika mengacu pada peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 24 tahun 2024, penyelesaian seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 pada 13 Maret mendatang.
“Kami lihat nanti tanggal berapa karena kami belum rapat dengan Kemendagri," tambahnya.
Meski begitu, Fathurrahman mengaku pihaknya sudah siap untuk melakukan pelantikan. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen persayaratan pelantikan seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagainya. Yang ditargetkan rampung maksimal pada 20 Januari mendatang.
“Sedang dalam proses persiapan penyelesaiannya,” sebutnya.
Demokrat Siap Dukung Kepemimpinan Iqbal-Dinda
Sementara itu meski tak mendukung pencalonan Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti (Iqbal-Dinda) di Pilgub NTB, DPD Partai Demokrat NTB menegaskan akan memberikan dukungan pada kepemimpinan pasangan terpilih tersebut. Terutama dalam upayanya memakmurkan NTB.
Selain itu, beberapa hal yang masih membutuhkan perbaikan juga diharapkan dapat segera dibenahi oleh pemerintahan NTB yang baru.
“Kami posisi on the track mensuport kepemimpinan baru ini. Selanjutnya kita ketahui NTB masih banyak menyisakan persoalan. Salah satunya dalam hal nepotisme. Kita berharap, pemerintah yang baru dapat benar-benar menempatkan seseorang sesuai tupoksi,” kata Sekretaris DPD partai Demorkat NTB Andi Mardan kepada Lombok Post, Jumat (3/1).
Menurutnya, lima tahun ke depan penuh dengan tantangan. Salah satu yang mesti ditekankan kepemimpinan baru ialah mesti menyelaraskan arah program nasional dengan daerah.
Di tengah banyak persoalan yang masih tersisa, menurut Andi, hal itu menjadi tantangan yang tak mudah untuk dilalui. Butuh inovasi dalam upaya untuk tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Untuk itu juga, selain pembangunan, pemerintah juga mesti mengedepankan pelayanan birokrasi yang bersih. Hal ini menjadi tantangan dari satu kepemimpinan ke kepemipinan berikutnya di NTB.
Politisi partai berlambang bintang mercy itu yakin, Iqbal-Dinda akan mampu melakukan perubahan dalam hal pelayanan birokrasi. Di mana orang-orang yang ditempatkan merupakan orang yang sesuai dengan kemampuannya dan diberikan tanggung jawab dengan proporsional.
Dalam hal itu, Andi menegaskan jika sejauh ini pihaknya telah melakukan sejumlah evaluasi secara internal.
Menurutnya, partai Demokrat akan mendukung penuh seluruh kebijakan kepemimpinan baru di NTB. “Kami tetap mendukung. Namun tentu, kami juga akan aktif memberikan masukan yang membangun,” jelasnya. (chi/tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post