LombokPost - Anggota DPRD NTB Muhammad Akri mendengarkan pernyataan konstituennya yang lebih memilih sekolah gratis dari pada makan bergizi gratis. Aspirasi warga di bidang pendidikan itu ia terima pada saat menggelar reses di salah satu desa di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, kemarin (25/2).
Kepada Lombok Post Akri menuturkan, landasan permintaan warga di Lombok Tengah itu. “Ini membuat saya kaget juga. Jadi warga ini mengeluhkan SPP sebesar Rp 150 ribu sebulan. Anaknya sekolah di SMA Negeri 1 Praya Tengah. Menurutnya, sekolah gratis akan lebih membantu dari pada makan gratis,” ungkap Akri.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB itu menjelaskan kegelisahan tersebut diamini oleh sebagian besar warga yang menghadiri resesnya. Mereka mengeluhkan biaya pendidikan yang tinggi.
“Bahkan ada juga yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ini terkonfirmasi. Tempatnya di Desa Darmaji, Dusun Montong Asih,” jelasnya.
Mendengar keluhan itu, Akri mengaku merasa pilu. Terutama ketika mendengar kenyataan tentang kondisi warga yang kesulitan ketika dipungut biaya SPP sampai Rp 150 ribu per bulan.
Wajar jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan untuk dibayarkan biaya pendidikan anak-anaknya. Menurutnya pemerintah mesti menyelesaikan persoalan itu terlebih dahulu.
“Ini tentu akan saya sampaikan nanti ke OPD mitra. Khususnya Dinas Dikbud NTB. Karena akan percuma program presiden makan bergizi gratis ini jika di sisi lain, masih ada persoalan yang dihadapi masyarakat. Makanya kita dengar warga lebih memilih dibebaskan SPP dari pada MBG,” jelasnya.
Menurutnya, di tengah upaya memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan primer lainnya terkait pendidikan anak-anak.
“Harus ada sinergitas. Jangan sampai perut kenyang, tapi pendidikan tidak bisa diteruskan,” tutupnya.
Di sisi lain, anggota DPRD NTB dari fraksi partau Gerindra Sudirsah Sujanto mengatakan mendapatkan respon positif dari masyarakat terhadap program MBG.
“Jadi dari kegiatan reses yang kami jalani, dari 10 titik, kami mendengar masyarakat yang ingin segera mendapatkan program tersebut terealisasi di Lombok Utara. Karena sampai saat ini di Lombok Utara belum ada uji coba,” terang Sudirsah.
Selain itu, ia juga mendengar jika warga merasa diuntungkan dengan MBG. Karena kebiasaan, anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah, akan pulang untuk makan.
“Jadi dengan MBG ini, warga merasa diuntungkan. Karena itu saya akan sampaikan dan pastikan agar program ini bisa segera berjalan di Lombok Utara,” tuturnya. (tih)
Editor : Jelo Sangaji