LombokPost - Anggota Bawaslu RI Puadi menyeru seluruh masyarakat dan jajaran Bawaslu di daerah untuk menjadikan bukan Ramadan sebagai momentum meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menegakkan demokrasi. Hal itu ia sampaikan dalam kuliah tujuh menit ngabuburi pengawasan yang disiarkan melalui youtube chanel Bawaslu RI.
Dalam kultum bertajuk refleksi penanganan pelanggaran pilkada itu, Puadi menuturkan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu berupa netralitas ASN, kampanye di tempat yang dilarang, dan politik uang.
“Pada Pilkada 2024, Bawaslu masih menghadapi sejumlah tantangan klasik yang masih terus berulang,” kata Puadi.
Namun menyusul tantangan klasik tersebut, Bawaslu juga terus meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan. Hal itu berupa penguatan koordinasi antar lembaga, penguatan sentra Gakumdu, dan peningkatan sistem pelaporan dan penindakan dugaan pelanggaran.
Tantangan lainnya yang dihadapi jajaran pengawas pemilu adalah independensi. Di mana interpensi politik masih menjadi ancaman. Dan hal itu menurut Puadi harus terus diwaspadai.
“Dari refleksi ini, ada sejumlah hal yang peu kita tingkatkan. Pertama penguatan kapasitas pengawas pemilu. Kedua evaluasi terhadap regulasi Pilkada, terutama pada sanksi yang memiliki efek jera,” terangnya.
Terakhir ia menyeru untuk semua jajaran Bawaslu di daerah agar terus melakukan kerja-kerja penguatan kesadaran demokrasi.
Ketua KPU NTB Itratip menuturkan apa yang disampaikan Bawaslu RI menjadi catatan bersam di daerah. Di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini, ia menekankan pentingnya merancang sejumlah program yang tidak terpaku pada anggaran semata.
“Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Dan sejumlah catatan atas evaluasi dan perbaikan ini akan terus kita upayakan. Terutama dalam menguatkan kesadaran dan pengetahuan tentang demokrasi pada masyarakat,” jelas Itratip. (tih/r2)
Editor : Akbar Sirinawa