LombokPost - Langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam menerapkan meritokrasi atau merit system merupakan gagasan segar untuk percepatan reformasi birokrasin di NTB. Namun langkah ini tak serta merta dapat dengan mudah diwujudkan. Salah satu batu penyandungnya adalah spoil system yang merupakan lawan dari sistem merit.
Analis Kebijakan Publik Bidang Politik UIN Mataram Dr Agus menerangkan, Spoil system merupakan praktik penempatan jabatan dalam birokrasi berdasarkan kekerabatan, kedekatan politik, pertemaan, kesamaan idologi, organisasi kemasyarakatan, dan sejenisnya.
Sedangkan sistem merit merupakan penempatan pejabat birokrasi berdasarkan keahliannya.
“Tantangan terberat dari merit system adalah intervensi kekuatan politik yang masuk dalam birokrasi. Interpensi politik ini bisa muncul dari kepentingan partai politik pendukung, tim pemenangan, ormas dan para bohir politik,” kata Dr Agus pada Lombok Post.
Implementasi birokrasi meritoktatik dan perampingan OPDz menurut Agus harus dilakukan secara konsisten. Karena diketahui penerapan sistem merit bukan kali pertama digaungkan pemimpin daerah seperi Iqbal. Melainkan sudah banyak digaungkan oleh sejumlah kepala daerah di berbagai tempat.
Hanya saja dalam praktiknya, penerapan model spoil system masih dipraktikkan secara jamak.
“Maka menurut saya Miq Iqbal harus diberikan ruang dan kekuasaan penuh untuk bisa keluar dari perangkap spoil system itu,” tegasnya.
Untuk dapat memastikan hal tersebut, Agus menuturkan jika langkah yang harus ditempuh cukup sederhana. Di mana orang-orang yang menjadi pekerja politik Iqbal harus merelakan secara ikhlas sosok Iqbal sebagai Gubernur NTB yang merupakan masyarakat NTB. Bukan milik perorangan atau golongan tertentu.
“Jika Miq Iqbal bisa konsisten menerapkan merit system, saya yakin ke depan NTB akan berhasil mewujudkan birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy. Hal ini sejalan dengan cita-cita miq Iqbal menjadikan NTB yang makmur mendunia.
NTB Mendunia salah satunya harus didukung oleh world class bureaucracy,” tegasnya.
Sebelumnya pengamat politik NTB Dr Alfisyahrin mengatakan Iqbal akan menghadapi banyak tantangan dalam menerapkan merit sistem.
Untuk menghadapi semua tantangan itu, Iqbal membutuhkan langkah politik yang terukur dan konkret. Tanpa itu, akan jauh lebih sulit baginya untuk memastikan berjalannya meritokrasi di tengah tata kelola birokrasi NTB yang tidak sehat.
“Kita menunggu langkah politik yang terukur dan konkret dari pak Iqbal. Karena itulah yang dibutuhkan,” tegasnya.
Sebanyak apapun kemunculan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, selama Iqbal mampu menegaskan komitmennya, maka mereka harus tunduk pada apa komitmen Iqbal dalam menerapkan merioktasi. (tih/r2)
Editor : Jelo Sangaji