DPRD NTB Finalkan Draft Raperda Perampingan OPD

nur cahaya • Dipublikasikan Selasa, 3 Juni 2025 | 14:29 WIB

 

Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim terangkan draft Raperda Perampingan OPD Disahkan
Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim terangkan draft Raperda Perampingan OPD Disahkan
 

LombokPost-- DPRD NTB memfinalkan rancangan Raperda Strutkur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB, Senin (2/6).

Ketua Pansus Raperda SOTK OPD DPRD NTB Hamdan Kasim menerangkan dalam rapat akhir yang digelar, 7 fraksi telah menyetujui rancangan tersebut.

Ini tinggal paripurna penetapan untuk rencana Raperda SOTK OPD Pemprov NTB.

Baca Juga: Pemprov Hemat Rp 195 miliar Dari Perampingan OPD

“7 fraksi yang hadir sudah sepakat. Selanjutnya tinggal paripurna penetapan,” kata Hamdan pada media awak usai melaksanakan rapat penetapan Raperda SOTK OPD Pemprov NTB di Kantor DPRD NTB.

Rapat tersebut dikatakan berjalan sesuai harapan. Tidak ada perbedaan dinamika pendapat yang signifikan terhadap susunan struktur baru OPD yang ditetapkan Pemprov NTB dalam rencana Raperda tersebut.

 Baca Juga: Perampingan OPD Tidak Berdampak pada Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemprov NTB

“Fraksi PKB menyampaikan tidak setuju terhadap penggabungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Sementara Fraksi PPP tidak hadir,” kata Hamdan.

Di luar itu semua, semua fraksi yang hadir sepakat untuk memutuskan rancangan Raperda perampingan OPD tersebut. Perihal persoalan fraksi PKB yang tidak disepakati menjadi catatan Pansus. Hal itu disamakan dengan catatan-catatan yang diberikan 6 fraksi lainnya.

“Kalau ketidakhadiran Fraksi PPP, bisa dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Karena kami sudah mengundangnya. Namun tidak ada satu perwakilan pun yang hadir,” papar Hamdan.

 Baca Juga: Pemprov NTB Klaim Hemat Seratus Miliar Rupiah Dampak Perampingan OPD

Ketua Fraksi PPP Moh Akri menerangkan, meskipun tidak hadir karena berhalangan dan sudah melayangkan izin. Ia menampik ketidakhadirannya bukan karena tidak setuju terhadap rencana SOTK OPD.

Kata Akri, sejak awal, fraksi PPP mendukung usulan perampingan OPD yang dilakukan Pemprov NTB dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan efisiensi anggaran.

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

“Pada dasarnya kami setuju dan mengikuti apapun hasil keputusan rapat,” kata Akri. (tih/r2)

 

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
DPRD draft Raperda NTB perampingan opd