LombokPost - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat menggelar rapat koordinasi strategis.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas evaluasi sejumlah program yang dinilai anomali berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Total nilai anggaran pada program yang masuk kategori anomali tersebut mencapai lebih dari delapan puluh dua miliar rupiah.
Baca Juga: NTB Satu Data Jadi Rujukan KPK Perkuat Pengelolaan Data
Peninjauan kembali atau review dilakukan untuk menyelamatkan alokasi dana agar tidak memicu tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun.
Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, mengakui adanya persoalan pada program daerah tersebut.
Dia berharap proses review ini dapat menjadi solusi nyata agar perbaikan tata kelola anggaran bisa segera terlaksana.
Di sisi lain, pihak legislatif menyadari adanya hambatan psikologis di kalangan Organisasi Perangkat Daerah.
Banyak kepala dinas yang merasa trauma dan khawatir berlebih pasca insiden hukum yang melibatkan kepala daerah sebelumnya.
Lalu Ivan meminta Sekretaris Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para kepala dinas.
Langkah ini krusial agar birokrasi berani mengeksekusi program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
