LombokPost – Insiden terjatuhnya pendaki wanita asal Brasil bernama Juliana De Sauza Pereira Marins menjadi sorotan luas.
Bukan hanya secara nasional tapi juga menyita perhatian internasional. Bahkan netizen Brasil menyerbu akun media sosial Presiden Prabowo Subianto.
Banyak yang menyayangkan lambannya proses evakuasi korban sejak terjatuh di tebing Cemara Nunggal, pendakian Gunung Rinjani, Sabtu lalu (21/6).
Sehingga perempuan 27 tahun itu ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan baru bisa mengevakuasi jenazah korban, Rabu (25/6).
"Tentu kita ikut berduka dengan kabar meninggalnya korban. Ini menjadi catatan serius dari sisi keamanan pendaki," kata Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi di Kantor Gubernur NTB, Rabu (25/6).
Disampaikan, pemerintah harus meningkatkan kualitas keamanan bagi pendaki. Sarana prasarana dan alat evakuasi untuk mendukung evakuasi juga harus ditingkatkan.
Itu semua tanggung jawab bersama. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Apalagi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) langsung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Saran saya kepada pemerintah pusat agar semua standar pengamanan dan keselamatan pendaki di Gunung Rinjani dipenuhi dulu. Sehingga saat ada insiden seperti itu alat itu bisa memudahkan proses evakuasi," ujar Mori.
Apalagi, sambung dia, pendakian Gunung Rinjani juga memberikan pendapatan ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jumlahnya tidak sedikit. Pada 2024 lalu, nilai PNBP mencapai lebih dari Rp 22 miliar.
"Jangan muluk-muluk untuk pengadaan helikopter dulu. Karena itu biayanya sangat besar dan biaya perawatan juga besar. Minimal penuhi peralatan yang standar dulu. Seperti drone yang lebih canggih untuk memudahkan pencarian korban," tegas Mori.
Prinsipnya, sambung dia, standar penyelamatan dan alat-alat evakuasi harus memadai dan memenuhi syarat. Untuk meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan pendaki, sambung dia, sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah seperti Pemprov NTB dan kabupaten serta masyarakat Gunung Rinjani juga punya peran penting.
"Khususnya ekosistem pendakian seperti guide dan porter harus benar-benar dilatih dalam hal keamanan. Karena mereka yang paling utama berhadapan dengan tamu," tegas ketua DPW Nasdem NTB itu.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Muazzim Akbar juga memberikan catatan serius atas terjatuhnya pendaki di Gunung Rinjani. Disampaikan, pemerintah pusat melalui Balai TNGR harus berbenah. Minimal dengan menerapkan SOP pendakian. "Saya kira harus ada SOP standar pendakian yang jelas dan aman. Tidak semua orang boleh mendaki Rinjani. Dari sisi usia, kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya diperhatikan," kata Muazzim.
Dia setuju bahwa pekerjaan rumah (PR) utama saat ini terkait dengan pengadaan alat safety yang lebih memadai. Itu bisa digunakan sewaktu-waktu jika terjadi kondisi darurat. "Prinsipnya harus mulai dipikirkan modernisasi alat keamanan dan alat evakuasi untuk pendakian Gunung Rinjani," tegas legislator Senayan dari daerah pemilihan (dapil) NTB itu.
Wakil rakyat yang berkantor di Udayana atau DPRD NTB juga ikut bersuara. Muhammad Aminurlah anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) menegaskan Pemprov NTB harus memberi perhatian serius atas insiden ini. Apalagi ini bukan kali pertama terjadi. Pada Mei lalu, seorang pendaki asal Malaysia juga terjatuh di Jalur Torean. Korban juga meningal dunia.
"Pemprov harus duduk bersama dengan Balai TNGR. Meskipun itu lembaga vertikal tapi pemprov juga bisa mendukung untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pendakian di Gunung Rinjani," tegas Maman, sapaan akrab Muhammad Aminurlah. (mar/r2)
Editor : Rury Anjas Andita