Tapi, di triwulan pertama kepemimpinan Iqbal-Dinda, pemerintah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus 1,47 persen. Hal itu sempat menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian.
"Bagaimana tidak minus sampai sekarang proyek konstruksi pemerintah belum jalan," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim, kemarin (1/7).
Ditegaskan, pemprov harus mempercepat pelaksanaan proyek kontruksi. Seperti pekerjaan jalan, jembatan maupun drainase. Selain pekerjaan masih minim, masyarakat juga membutuhkan perbaikan infrastruktur.
"Sekarang sudah masuk semester kedua tapi proyek konstruksi masih stagnan," ujar Bram, sapaan karib Abdul Rahim.
Pihaknya pun mendorong Pemprov untuk mempercepat pekerjaan konstruksi. Realisasi belanja proyek pemerintah perlu dipercepat. Dengan demikian, ekonomi masyarakat bisa bergerak.
Di sisi lain, banyak ruas yang berstatus jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat dan butuh perhatian serius.
"Tentu kami mempertanyakan mengapa belum ada kelihatan pekerjaan infrastruktur sampai sekarang," tegas politikus PDIP itu.
Disampaikan, banyaknya ruas jalan rusak merugikan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya mendorong Dunas PUPR NTB untuk mempercepat pelaksanaan proyek.
Sebab jika tidak segera diperbaiki titik kerusakan akan makin meluas.
"Infrastruktur ini kan menunjang banyak hal. Kalau jalan rusak bagaimana ekonomi masyarakat bisa jalan. Makanya kita dorong dipercepat," tandas legislator asal Sumbawa itu.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim mengakui serapan belanja daerah masih minim. Yaitu masih berkisar 35 persen. Dalam sebulan ke depan, pihaknya akan terus menggenjot realisasi belanja. Termasuk untuk alokasi belanja konstruksi.
Baca Juga: DPRD NTB Setuju Perampingan OPD, Minta Gubernur Lihat Rekam Jejak
"Ini tidak bisa cepat karena masalah juknis dari pusat yang terlalu lama," kata Nursalim.
Misalnya untuk penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN. Anggaran tidak bisa langsung dipakai. Karena harus melalui proses administrasi. "Ini belum termasuk proses lelang hingga 40 hari. Tentu ini butuh waktu," ujarnya.
Kendala lainnya, ke dia, ada beberapa OPD yang masih minta fatwa atau konsultasi ke Inspektorat. Hal itu terkait perubahan restrukturisasi dalam raperda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
"Pak Plh Sekda (Lalu Mohammad Faozal, Red) juga sudah sampaikan ke teman-teman OPD supaya mengevaluasi terkait dengan progres belanja," tandas Nursalim.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi optimsitis pertumbuhan ekonomi NTB akan terus membaik seiring dengan mulai perjalanannya pekerjaan fisik dan konstruksi.
"Saya yakin begitu ini berjalan semua, maka akan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tapi butuh waktu. Mulai Juli atau Agustus ini sudah mulai dirasakan dampaknya ke masyarakat," papar Yusron.
Dalam mengerjakan proyek konstruksi, Gubernur Iqbal juga akan menerapkan pola kerja partisipatif.
Yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui pola kerja swakelola. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pembangunan akan bisa berjalan maksimal. "Sekali lagi pertumbuhan ekonomi ini butuh waktu. Tidak bisa sekarang belanja langsung dirasakan dampaknya. Ada proses waktu," imbuh Yusron. (mar/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post