LombokPost – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 bekerja keras menuntaskan pembahasan.
Selasa (22/7) pansus menggelar rapat maraton dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Mohammad Faozal.
Para kepala OPD juga hadir. Mereka diminta memaparkan program kerja untuk mencapai visi besar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam mencapai NTB Makmur Mendunia.
"Kami ingin mendapat penjelasan bagaimana program OPD untuk mendukung pencapaian visi misi Gubernur ke depan," kata Ketua Pansus RPJMD NTB 2025-2029 Abdullah Muis Konco.
Oleh karena itu, pansus mengahdirkan seluruh kepala OPD. Khususnya yang berhubungan langsung dengan triple agenda prioritas Gubernur.
Yaitu penurunan angka kemiskinan, ketahanan dan kemandirian pangan serta pengembangan pariwisata mendunia. "Implementasi kebijakan seperti apa untuk mencapai tiga fokus program prioritas Gubernur ini," papar Konco.
Wakil Ketua Pansus Sambirang Ahmadi mengkritik program kerja OPD yang belum terintegrasi dengan visi misi gubernur.
Dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, contohnya. Belum ada program yang secara serius mengarah ke sasaran itu.
Saat ini tingkat kemiskinan ekstrem NTB masih tercatat 2,04 persen. Atau jumlahnya mencapai 119 ribu orang.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
"Ini kebutuhan dasar semua. Bisa nggak mencapai nol persen dalam empat tahun ke depan," tegas Sambirang.
Untuk mencapai target itu, pemprov harus bisa menekan 0,6 persen setiap tahun. Itu setara dengan 29.720 jiwa per tahun.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tersebar di 10 kabupaten/kota. Kasus paling banyak ditemukan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).
"Itu adalah kantong-kantong kemiskinan. Bagaimana intervensi kebijakannya nanti melalui OPD-OPD," ujarnya.
Program strategis kedua terkait ketahanan pangan. Saat ini, jelas Sambirang, persoalan tersebar NTB terkait minimnya teknologi hilirisasi.
Sehingga banyak produksi hasil pangan yang langsung dikirim ke luar daerah. Tanpa diproduksi di dalam NTB terlebih dahulu menjadi nilai tambah petani atau nelayan.
"Sehingga tanpa hilirisasi nonsens kita bisa mandiri di bidang pangan. Jadi problem kita sekarang hilirisasi yang diharapkan oleh OPD bisa berjalan," paparnya.
Pansus juga mengkritik program prioritas bidang pariwisata. Seperti diketahui, Gubernur Iqbal ingin menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Sambirang menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam tanpa diikuti dengan pembenahan untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Baik domestik maupun mancanegara.
Dia mencontohkan seperti seringnya terjadi kecelakaan di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Kondisi itu memberi image negatif NTB di mata wisatawan. Khususnya wisatawan mancanegara.
"Kita mau jadi destinasi wisata berkelas dunia tapi soal pariwisata kita tidak bisa melakukan mitigasi risiko. Di Rinjani sudah berapa kali makan korban. Dan ini mengganggu branding pariwisata NTB di tingkat internasional," tegasnya.
Baca Juga: Gubernur NTB Buka Pelatihan Vertical Rescue, Edukasi Bagi Guide dan Porter Gunung Rinjani
Selain mitigasi risiko, NTB juga punya persoalan tentang long stay wisatawan. Saat ini, kunjungan turis yang datang dari Bali dengan kapal pesiar paling lama 11 jam.
Hal itu tidak berpengaruh pada perputaran ekonomi di lokasi wisata. Seperti penginapan dan hotel maupun UMKM yang mengais rezeki dari jual beli merchandise dan oleh-oleh.
"Ini PR bagi Dinas Pariwisata NTB. Harus ada strategi event pariwisata untuk menggaet minat kunjungan jadi long stay," tandas politikus PKS itu.
Anggota Pansus M.Nashib Ikroman menilai indikator capaian yang ditampilkan dalam naskah RPJMD 2025-2029 terlalu banyak. Ada sekitar 170 indikator.
Dia khawatir pembahasan menjadi kurang fokus pada tiga isu program prioritas Gubernur.
"Kalau saya menyarankan agar bisa diringkas sehingga terlihat lebih simpel. Fokus kepada sasaran yang akan kita mau capai," katanya.
Hal itu juga sejalan dengan kebijakan perampingan OPD dalam perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
Menurutnya, pembahasan akan dilakukan secara maraton untuk mengejar target pengesahan menjadi Perda RPJMD.
Sebab Perda RPJMD provinsi harus sudah ditetapkan sebelum RPJMD kabupaten/kota.
"Dari sisi waktu kita tidak bisa berlama-lama karena akan merugikan. Efeknya tidak hanya ke pemprov tapi juga kabupaten/kota," tandas politisi Partai Perindo itu.
Editor : Siti Aeny Maryam