LombokPost - Tanah air dikunjang berita menghebohkan terkait data pribadi WNI yang ditransfer ke Amerika Serikat (AS).
Kabar terkait data pribadi WNI yang ditransfer ke AS ini mencuat setelah pihak Gedung Putih mengatakan Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan data pribadi WNI yang dilakukan AS.
Transfer data pribadi WNI ke AS ini terjadi setelah kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika.
Seperti yang diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melakukan kesepakatan dagang dengan beberapa poin salah satunya transfer data pribadi WNI.
Kabar terkait data pribadi WNI yang akan ditransfer ke AS ini cukup menghebohkan masyarakat.
Namun rupanya transfer data pribadi WNI yang dimaksud Gedung Putih memiliki suatu tujuan.
Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, transfer data pribadi WNI ke AS merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital AS.
"Melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan pelindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia," jelas Gedung Putih.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait berita heboh mengenai transfer data pribadi WNI.
Airlangga menyebut Indonesia dengan pihak AS sedang menyusun protokol keamanan data pribadi.
Dijelaskan Airlangga data pribadi WNI yang ditransfer ke AS merupakan data yang biasa dimasukkan pengguna layanan digital.
"Pada saat membuat email, akun, itu kan data (yang diunggah) sendiri. Data-data seperti ini tentu data pribadi," terang Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis, 24 Juli 2025.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika data tersebutlah yang tengah dibuat protokolnya.
"Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk itu," sambungnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan protokol tata kelola yang dirancang bersama AS tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan data pribadi WNI.
Airlangga Hartarto menegaskan data yang ditransfer ke AS bukanlah data pribadi masyarakat yang bersifat krusial.
"Jadi sebetulnya data ini yang diisi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program," tegas Airlangga.
Airlangga juga membantah jika data yang ditransfer ke AS merupakan pertukaran yang dilakukan pemerintah.
"Tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government," kata Airlangga.
Itulah berita heboh terkait data pribadi WNI yang disebut ditransfer ke AS usai kesepakatan dagang dengan Indonesia.
Editor : Siti Aeny Maryam