LombokPost – Partai Demokrat kembali menepis tuduhan sebagai dalang dari isu dan polemik ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Selain DPP, fungsionaris DPD Demokrat NTB juga ikut turun tangan memberi klarifikasi resmi atas isu yang terus menggelinding itu.
"Kami menyampaikan sikap tegas terkait pemberitaan dan tuduhan yang beredar mengenai keterlibatan Partai Demokrat dalam polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usaman dalam siaran persnya kepada Lombok Post, Rabu (30/7).
Ditegaskan, tuduhan yang mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi adalah narasi yang menyesatkan.
Dia menduga ada pihak-pihak yang melakukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan institusi Partai Demokrat di hadapan publik.
"Padahal Partai Demokrat sama sekali tidak memiliki kepentingan maupun keterlibatan dalam persoalan ini," papar IJU, sapaan karib Indra Jaya Usman.
Dijelaskan, istilah "partai biru" yang secara tendensius diarahkan ke Partai Demokrat merupakan bentuk serangan karakter yang tidak berdasar.
Hal ini dinilai sebagai fitnah keji yang bertujuan mencoreng reputasi dan integritas partai yang telah berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Bahkan IJU menyebut serangan ke partainya merupakan upaya jahat untuk menggembosi dan melemahkan Partai Demokrat.
"Penggembosan ini bukan hal baru. Sejarah mencatat, pada tahun 2021 telah terjadi upaya pengambilalihan kepemimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa ilegal yang diprakarsai oleh Moeldoko dan kawan-kawan," tuturnya.
Nah, modus operandi serupa, sambung IJU, kini kembali terulang. Tapi strateginya dilakukan dengan cara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama.
Yaitu memecah belah dan melemahkan soliditas Partai Demokrat. "Bagi kami, tuduhan ini bukan hanya serangan terhadap partai, tapi juga merupakan bentuk politisasi kebohongan yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan sempit tertentu," papar Anggota DPRD NTB itu.
Nah, dengan menuding Demokrat sebagai dalang di balik isu ijazah palsu, IJU menilai ada upaya terselubung untuk membenturkan dua tokoh politik nasional. Yaitu SBY sebagai pendiri Partai Demokrat dan Jokowi.
Atas isu itu, DPD Demokrat NTB pun mengeluarkan sejumlah sikap dan langkah strategis. IJU meminta seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Demokrat di NTB untuk tetap menjaga soliditas dan persatuan.
"Jangan sampai provokasi dan fitnah ini melemahkan semangat perjuangan kita untuk rakyat NTB," imbuhnya.
Partai Demokrat NTB, sambung dia, akan tetap fokus pada agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.
Pihaknya tidak ingin terjebak dalam permainan politik kotor yang merusak iklim demokrasi. Pihaknya juga menolak keras segala bentuk tuduhan yang dinilai tidak berdasar itu.
"Partai Demokrat memiliki track record yang jelas dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan tidak pernah terlibat dalam upaya destabilisasi politik," paparnya.
Nah, DPP Partai Demokrat, sambung IJU, saat ini sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.
Itu jika tuduhan fitnah tersebut terus disebarkan dan merugikan nama baik partai serta para kadernya.
"Kepada seluruh masyarakat NTB, saya mengajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Mari kita fokus pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat NTB. Partai Demokrat NTB akan terus hadir sebagai kekuatan politik yang konstruktif dan berpihak pada kepentingan rakyat," tandas Anggota Komisi V DPRD NTB itu.
Diketahui, tudingan soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali disampaikan Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo Cs Ade Darmawan.
Itu disampaikan dalam program dialog Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Dalam dialog itu, Ade Darmawan memberi kode bahwa tokoh politik tersebut berbaju biru.
Publik pun langsung mengarah ke sosok SBY yang menjadi pendiri Partai Demokrat.
Editor : Siti Aeny Maryam