LombokPost – DPRD NTB telah menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 dalam rapat paripurna, Senin (11/8).
Dokumen yang memuat penjabaran visi misi Gubernur itu disetujui untuk segera ditetapkan dan diundangkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Meski demikian, persetujuan tersebut diwarnai banyak catatan kritis dari panitia khusus (pansus) dewan.
Bahkan kritikan bernada sinisme muncul.
"Apakah RPJMD ini hanya akan menjadi peta indah di atas kertas. Atau benar-benar menjadi lompatan sejarah yang mengubah wajah NTB lima tahun ke depan," tegas Ketua Pansus RPJMD NTB 2025-2029 Hasbullah Muis Konco.
Hal itu bukan tanpa alasan.
Dikatakan, setiap pemimpin daerah muncul dengan membawa visi misi yang dituangkan dalam RPJMD.
Tapi sejarah pembangunan di NTB sudah berulang kali diwarnai oleh dokumen perencanaan yang indah di atas kertas namun minim daya eksekusi.
Tidak jarang, tegas Konco, sapaan karib Hasbullah Muis Konco, visi besar berubah menjadi daftar janji yang menguap di tengah jalan.
Karena sampai akhir kepemimpinan kepala daerah janji-janji tersebut sulit tercapai.
"Maka, menguji janji Gubernur bukanlah sikap sinis. Tapi ini langkah realistis untuk memastikan RPJMD ini tidak menjadi ritual lima tahunan belaka," tegas Konco.
Seperti diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merumuskan tripel agenda sebagai tiga program prioritas.
Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan dan kemandirian pangan serta menjadikan destinasi pariwisata NTB yang mendunia.
Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2029, jelas Konco, merupakan pekerjaan yang tidak ringan.
Pemprov dituntut tidak hanya kerja keras, tapi juga kolaborasi setiap pihak.
"Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota betul-betul harus bersinergi. Tanpa ini mustahil kemiskinan ekstrem bisa tuntas," paparnya.
Hingga kini, angka kemiskinan ekstrem di NTB berada pada angka 2,04 persen.
Jumlah itu jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 0,85 persen.
Kantong-kantong kemiskinan terkonsentrasi di Lombok Utara (23,96 persen), Lombok Timur (14,51 persen), dan Bima (13,88 persen).
Adapun jumlah kantong kemiskinan tersebar di 106 desa se-NTB.
"Sejarah membuktikan bahwa banyak program pengentasan gagal karena fragmentasi anggaran. Tumpang tindih program, dan minim evaluasi berbasis dampak nyata. Saya kira ini yang harus dibenahi oleh Pemprov," ungkapnya.
Berikutnya ketahanan dan kemandirian pangan.
Disampaikan Konco, NTB memiliki ironi besar.
Di mana daerah ini selalu surplus produksi garam 209 persen setiap tahun.
Tapi nilai tambahnya tidak dinikmati oleh petani atau mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Produksi garam kita besar tapi dinikmati daerah lain," ujarnya.
Demikian juga dengan produksi udang. NTB dikenal sebagai penghasilan udang terbesar nasional.
Tapi lagi-lagi tidak memiliki nilai tambah bagi petani atau nelayan.
Sebab hasil tangkapan udang langsung dikirim ke luar daerah tanpa melalui budidaya lebih lanjut.
"Persoalan ini terjadi karena tidak ada hilirisasi. Bahkan kita tidak punya tempat pembersihan udang. Semuanya di luar daerah," tegas Konco.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemprov NTB untuk berani melakukan hilirisasi bidang agromaritim.
Minimal ada dua kawasan industri di Pulau Lombok dan dua di Pulau Sumbawa dalam lima tahun dengan integrasi hulu-hilir yang konsisten.
Demikian halnya dengan produksi garam NTB yang punya potensi besar.
"Tantangannya jelas, apakah keberanian politik, kapasitas teknis, dan pendanaan akan benar-benar tersedia," cetusnya.
Program prioritas ketiga pariwsata yang mendunia.
RPJMD menggeser arah ke quality tourism yang berbasis petualangan dan ramah lingkungan.
Pendekatan ini dinilai tepat, karena dapat mengurangi tekanan ekologis dibanding pariwisata massal.
Namun, untuk mencapai status destinasi global, NTB harus memenuhi indikator ketat.
"Konektivitas udara dan laut kita harus memadai. Belu. Lagi keamanan dan keselamatan, standar hospitality, kebersihan, dan kesiapan mitigasi bencana di tempat wisata," paparnya.
Dijelaskan, catatan-catatan kritis itu bukan untuk melemahkan semangat pemprov.
Tapi untuk menguji kesiapan pemerintah menghadapi kenyataan.
Optimisme tanpa mitigasi risiko adalah resep kegagalan.
"Jika Gubernur dan jajarannya mengabaikan peringatan ini, RPJMD berisiko menjadi dokumen cantik yang akan dilupakan begitu masa jabatan berakhir," ungkap politisi PAN itu.
Syarat Lompatan Sejarah
Menurutnya, ada tiga prasyarat jika RPJMD NTB 2025-2029 ingin menjadi lompatan sejarah.
Tidak sekadar menjadi dokumen pajangan.
Pertama, jelas dia, kepemimpinan berbasis eksekusi.
Gubernur dan jajarannya harus menjadi chief execution officer, bukan hanya chief visionary officer.
"Retorika harus diimbangi dengan target terukur dan mekanisme evaluasi ketat," katanya.
Strategi kedua harus libatkan kalangan profesional.
Seperti pelibatan akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil mutlak harus dilakukan.
Ini untuk menghindari bias terhadap internal pemerintah.
Ketiga, pemprov harus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Publik, sambung dia, harus bisa mengakses perkembangan capaian RPJMD secara real time.
"Ini agar janji-janji tidak lenyap di balik angka statistik yang dipoles," tandas Bendahara DPW PAN NTB itu.
Anggota Pansus RPJMD NTB M.Nashib Ikroman menyambut positif program prioritas Gubernur.
Khususnya dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menyisakan sekitar 2,04 persen.
"Tentu kita snagatvberharap ada penurunan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan," kata Acip, sapaan karib M.Nashib Ikroman.
Dia bilang, target penghapusan kemiskinan ekstrem memang tidak mudah.
Selalu akan muncul berbagai kendala terhadap penuntasan kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Mau atau tidak mau, realistis atau tidak target ini harus diukur dalam kerja-kerja di lapangan," tandas politisi Perindo itu. (mar/r3)
Editor : Kimda Farida