LombokPost–Sebagai provinsi kepulauan, NTB sangat kaya di bidang agromaritim. Seperti hasil perikanan, udang, budidaya rumput laut, hingga produksi garam.
Tapi kekayaan sumber daya alam itu tidak memiliki daya ungkit dalam pertumbuhan ekonomi NTB secara umum.
Hal itu menjadi sorotan serius DPRD NTB yang dalam Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029.
Seperti diketahui, raperda itu sudah disetujui menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna dewan, Senin lalu (11/8).
"Dalam RPJMD itu kami mendorong pemprov untuk berani melakukan hilirisasi di bidang agromaritim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Anggota Pansus RPJMD NTB Raden Nuna Abriadi, Jumat (15/8).
Disampaikan, sektor garam contohnya, NTB dikenal memiliki kualitas super. Bahkan NTB selalu surplus produksi garam 209 persen per tahun.
Tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Sebab tidak ada hilirisasi garam yang bisa memberikan nilai tambah.
"Ada potensi nilai tambah miliaran rupiah bisa mengalir ke petani dan pembudidaya lokal jika industrialisasi dijalankan," kata Raden Nuna.
Disampaikan, produksi garam mencapai 143.796 ton per tahun, surplus hingga 209 persen tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Harga garam krosok di petani hanya Rp 400/kilogram (kg). Sementara garam olahan masuk kembali ke NTB dengan harga Rp 3.500/kg. Selisih Rp 3.100/kg.
Tahun 2019–2023 pernah ada target bangun hilirisasi garam tapi nihil atau tidak terealisasi.
"Kalau dikalkulasi itu setara dengan potensi hilang Rp 144 miliar per tahun," ungkap Raden Nuna.
Begitu juga dengan sektor udang. Produksi udang vaname NTB adalah terbesar nasional. Mencapai 196.644 ton per tahun.
Dari jumlah itu, hanya 17,6 persen lahan potensial yang dimanfaatkan. Jika 10 persen saja produksi diolah di dalam daerah NTB, maka potensi nilai tambahnya bisa mencapai Rp 22,4 triliun per tahun.
"Itu dari udang saja. Maka jika digabung dengan garam, kita kehilangan potensi pendapatan sampai Rp 22,5 triliun lebih," tegas politisi PDIP itu.
Ketua Pansus RPJMD Hasbullah Muis Konco menyampaikan dalam dokumen RPJMD yang sudah disetujui, pihaknya mendorong agar Pemprov NTB berani masuk ke industrialisasi dan hilirisasi sektor agromaritim.
"Karena potensi kita sangat besar di sana," ujar Konco, sapaan karibnya.
Dijelaskan, pemerintah daerah harus berani membangun minimal empat kawasan industri agromaritim.
Yaitu dua kawasan industri agromaritim di Pulau Lombok dan dua di Pulau Sumbawa.
"Tanpa hilirisasi kita nonsens masuk menjadi daerah berpendapatan tinggi. Selamanya fiskal kita akan tergantung ke transfer pusat," papar Konco.
Selama ini, NTB selalu mengirim bahan mentah ke luar daerah. Sehingga tidak banyak memiliki multiplayer effect secara ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Warga hanya menjadi buruh kasar tanpa keuntungan yang besar.
"Selama ini kita mengirim gelondongan saja. Setelah panen kirim ke luar daerah. Itu saja yang bisa dilakukan. Tidak punya daya ungkit ekonomi," ungkapnya.
Nah, dengan hilirisasi Pemprov NTB bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
Perekonomian juga akan berputar di sekitarnya. Dengan hilirisasi akan bisa menggerakkan ekonomi di bawah.
Dengan menjadi barang setengah jadi harga akan makin meningkat. Sehingga hasil tangkap dan budidaya yang dikirim bukan dalam bentuk barang mentah lagi.
"Hilirisasi ini harus didorong sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB lima tahun mendatang," imbuhnya.
Baca Juga: Kembangkan Budidaya Komoditas Kelautan, Dislutkan Loteng Gandeng Investor Vietnam
Nah, jika hilirisasi di setiap sektor berhasil, ini akan menyerap banyak tenaga kerja.
Hal ini akan mampu menggerakkan basis perekonomian warga.
"Tentu dengan banyak menyerap tenaga kerja akan berdampak langsung bagi penurunan angka kemiskinan masyarakat NTB. Khususnya target pengentasan kemiskinan ekstrem," tandas Sekretaris Komisi IV DPRD NTB itu.
Editor : Akbar Sirinawa