LombokPost – DPRD NTB menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025, Rabu (3/9).
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Rinjani, kompleks Kantor Gubernur NTB.
Itu merupakan rapat paripurna perdana anggota dewan setelah kantor DPRD NTB luluh lantak dibakar massa aksi pada Sabtu lalu (30/8).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda berterima kasih kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal karena telah diberi peminjaman tempat untuk kegiatan rapat paripurna wakil rakyat.
"Semoga kegiatan gubernur dan OPD tidak terganggu karena kami meminjam tempat untuk kegiatan dewan," kata Baiq Isvie.
Isvie juga menyinggung unjuk rasa mahasiswa yang berujung pembakaran kantor DPRD NTB, Sabtu lalu (30/8).
Baiq Isvie berharap setiap unjuk rasa bisa disampaikan secara damai. DPRD pun akan siap menerima setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
"Silakan sampaikan aspirasi secara santun dan damai. Kami sebagai anggota DPRD NTB siap untuk berdialog dengan masyarakat," papar Isvie.
Terkait lokasi rapat paripurna, menurut Isvie wakil rakyat bisa menerima dengan baik. Pihaknya bisa bekerja di mana pun. Apalagi kondisinya masih darurat.
Baca Juga: Setelah Kantor Dibakar Massa, DPRD NTB Rapat Paripurna di Sangkareang
"Soal tempat saya kira tidak ada persoalan. Yang penting kita bisa laksanakan tugas dengan baik," jelasnya.
Dia berharap pembersihan gedung sekretariat dewan (setwan) DPRD NTB bisa segara dilakukan.
Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan pemeriksaan oleh ahli konstruksi bangunan.
Jika dinyatakan aman, maka DPRD akan segera menjalankan tugas-tugas kedewanan di gedung sekretariat dewan.
"Prinsipnya kami terima dengan baik karena ini keadaan hari ini," pungkas Isvie.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menyampaikan semua anggota dewan bersemangat untuk menjalankan agenda-agenda kedewanan. Sehingga tidak masalah jika harus menggelar rapat di mana pun.
"Sebetulnya kami siap bekerja di mana pun. Jangan sampai terhambat karena terbatasnya ruang dan tempat. Itu yang terpenting," katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD lainnya Yek Agil. Menurutnya, rapat paripurna perda di kantor gubernur terasa berkesan bagi anggota.
Karena suasana rapat yang terasa berbeda dibanding menggelar rapat paripurna di kantor DPRD NTB di Jalan Udayana.
Terkait fasilitas rapat, sambung dia, tidak bisa disamakan dengan ruang paripurna di gedung DPRD NTB yang terbakar.
"Kalau ruang paripurna yang dulu kan memang disiapkan betul mulai dari kebutuhan ruangan A sampai Z disiapkan. Berbeda dengan di sini. Tapi ini kita maklumi karena situasional," papar Agil.
Dia kembali menegaskan bahwa wakil rakyat siap bekerja di mana pun. Selama substansi rapat bisa berjalan dengan baik.
"Prinsip dan semangat kami siap bekerja di mana pun. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," pungkas politisi PKS itu.
Editor : Siti Aeny Maryam