LombokPost – Pemprov NTB akan mengucurkan dana segar ke PT Gerbang NTB Emas (GNE).
BUMD yang sedang mengalami keterpurukan keuangan itu diberi suntikan penyertaan modal daerah (PMD) dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Nominalnya mencapai Rp 8 miliar.
Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan memiliki pandangan berbeda.
Ada yang setuju dan ada juga yang menolak keras dan meminta dilakukan diaudit investigasi terlebih dulu.
"Kalau saya tidak berubah dari awal, harus ada audit investigasi tentang kondisi perusahaan. Baru kita tahu solusi yang harus diberikan," kata Anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurlah, Jumat (5/9).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), imbuh dia, harus turun melakukan audit terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Termasuk di dalamnya untuk mengetahui penggunaan PMD selama tahun 2019-2024.
Audit harus dilakukan dengan melibatkan BPK atau auditor independen.
"Jika opsi penyehatan diambil, maka kami menegaskan perlunya dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap operasional, kebijakan keuangan, dan penggunaan PMD selama tahun 2019-2024 oleh PT GNE," tegas Maman.
Pihaknya juga siapa bertemu khusus dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mendengarkan penjelasan.
"Tentu gubernur harus menjelaskan secara utuh. Apa maksud dan tujuan dari penyertaan modal ini," paparnya.
Anggota Komisi III DPRD NTB M.Nashib Ikroman meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun grand design aksi kebijakan terhadap PT GNE.
Apakah akan diselamatkan melalui proses penyehatan total atau dilikuidasi secara bertanggung jawab.
"Grand design pengelolaan BUMD ini harus selesai dulu," ungkap politisi Partai Perindo itu.
Menurutnya, harus ada skenario total dalam dalam menuntaskan berbagai persoalan pada BUMD.
Jika grand design utuh ini belum selesaikan, maka persoalan yang ada justru akan semakin berat untuk diselesaikan.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi akan meminta agenda rapat khusus dengan Gubernur Iqbal.
Hal itu untuk mendengar langsung visi dan arah strategi dalam pengelolaan BUMD ke depan.
"Kami ingin mendengar penjelasan beliau khususnya terkait kebijakan terhadap PT GNE ini," kata Sambirang.
Menurutnya, rapat khusus dengan gubernur itu penting karena masih ada perbedaan pendapat dan persepsi soal arah bisnis PT GNE.
Perlu ada suatu kepemimpinan dan visi bisnis yang jelas dan terukur.
Jangan sampai penyertaan modal ini berisiko hanya menjadi tambal sulam yang merugikan APBD.
Baca Juga: DPRD NTB Evaluasi Total Kinerja BUMD
"Kami ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar menjadi investasi yang sehat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat NTB," pungkas politisi PKS itu (mar/r2)
Editor : Kimda Farida