LombokPost – Pemprov NTB akan mengucurkan dana segar ke PT Gerbang NTB Emas (GNE).
BUMD yang sedang mengalami keterpurukan finansial itu diberi suntikan "vitamin" penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 8 miliar.
Itu terungkap setelah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan dokumen rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD (P-APBD) 2025 kepada DPRD NTB dalam rapat paripurna, Rabu lalu (3/9).
Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan memiliki pandangan berbeda.
Ada yang setuju dan ada juga yang menolak keras dan meminta dilakukan diaudit investigasi terlebih dulu.
"Kalau saya tidak berubah dari awal, harus ada audit investigasi tentang kondisi perusahaan. Baru kita tahu solusi yang harus diberikan," kata Anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurlah Senin (8/9).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), papar dia, harus turun melakukan audit terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Termasuk di dalamnya untuk mengetahui penggunaan PMD selama tahun 2019-2024. Audit harus dilakukan dengan melibatkan BPK atau auditor independen.
"Jika opsi penyehatan diambil, maka kami menegaskan perlunya dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap operasional, kebijakan keuangan, dan penggunaan PMD selama tahun 2019-2024 oleh PT GNE," tegas Maman, sapaan karib Muhammad Aminurlah.
Dia meminta pemprov untuk berhati-hati dalam menangani BUMD yang merugi. Apalagi DPRD belum pernah diajak bicara terkait pemberian dana segar ke PT GNE.
"Tanpa ada audit tiba-tiba dikasih penyertaan modal begitu saja. Nanti dulu," cetus Maman.
Dirinya pun mengaku belum setuju dengan rencana penyertaan modal Rp 8 miliar itu. Oleh karena itu dia meminta agar dilakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Gubernur harus menjelaskan secara konkrit soal langkah penyelamatan BUMD yang memproduksi beton itu.
Termasuk pemanfaatan dana penyertaan modal Rp 8 miliar. Anggaran itu akan dipakai untuk apa saja. Apakah untuk membayar utang atau tunggakan pajak.
Serta bagaimana upaya menjalankan roda bisnis dalam kondisi perusahaan yang kesulitan keuangan.
"Kita minta penjelasan Pak Gubernur seperti apa. Harus dijelaskan secara utuh. Maksud dan tujuannya bagaimana soal GNE ini," pungkas politisi PAN itu.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengaku bisa memahami kebijakan tersebut. Itu bagian dari ikhtiar untuk menyelamatkan BUMD yang tidak sehat seperti PT GNE. Dengan penyertaan modal itu, BUMD itu bisa melakukan recovery.
"Secara prinsip ini harus didukung. Karena ini bagian dari ikhtiar menyelamatkan BUMD strategis," ucap Sambirang.
Menurutnya, keputusan gubernur sudah tepat. Hanya saja, sebagai mitra strategis, DPRD tetap meminta penjelasan khususnya dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Pihaknya ingin mengetahui visi misi dan arah penataan BUMD ke depan. Bukan hanya soal PT GNE. Tapi juga BUMD lain yang dikelola Pemprov NTB.
Termasuk soal rencana Gubernur Iqbal yang ingin mendirikan BUMD baru bernama NTB Capital. "Ide pembetukan NTB Capital ini sudah sampai mana. Apakah PT GNE ini akan jadi bagian dari NTB Capital atau bagaimana. Ini perlu penjelasan gubernur," papar Sambirang.
Menurutnya, rapat khusus dengan gubernur itu penting karena masih ada perbedaan pendapat dan persepsi soal arah bisnis PT GNE.
Perlu ada suatu kepemimpinan dan visi bisnis yang jelas dan terukur.
Jangan sampai penyertaan modal ini berisiko hanya menjadi tambal sulam yang merugikan APBD.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal benar-benar menjadi investasi yang sehat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat NTB," tegas politisi PKS itu.
Editor : Akbar Sirinawa