LombokPost – Setelah disuarakan DPR RI, anggota DPRD NTB juga mendorong pemerintah pusat membantu perbaikan kantor dewan yang rusak parah karena dibakar aksi demonstrasi.
Dengan menggunakan dana APBN, akan mengurangi beban fiskal daerah. Apalagi di tengah besarnya kebutuhan pemprov untuk membiayai pembangunan fasilitas publik.
"Kami sangat mendukung penuh kalau misalnya pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran untuk membangun kantor ini. Artinya ini akan mengurangi beban fiskal daerah," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (11/9).
Disampaikan, anggaran pembangunan gedung DPRD NTB cukup besar. Bisa mencapai ratusan miliar.
Nah, jika alokasi anggaran itu dipakai sepenuhnya dari APBD, maka anggaran untuk kebutuhan masyarakat akan terganggu. Seperti pembangunan dan perbaikan jalan raya, sekolah hingga rumah sakit.
"Dengan pertimbangan kami berharap pemerintah pusat bisa bantu secara maksimal untuk pembangunan kantor DPRD," papar Konco, sapaan karibnya.
Anggota DPRD NTB lainnya Muhammad Aminurlah mendukung agar Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa mengajukan usulan perbaikan gedung ke pemerintah pusat.
"Semoga saja ini bisa jadi atensi pemerintah pusat," sambungnya.
Disampaikan, dengan terbakarnya kantor dewan, kondisi itu cukup mengganggu ritme kerja wakil rakyat. Saat ini anggota dewan menggelar rapat dengan memanfaatkan gedung sekretariat DPRD yang tidak terbakar.
Baca Juga: DPRD NTB Berlakukan WFA, Parkiran Disulap Jadi Ruang Rapat Dewan
Ruangan rapat harus dipakai secara bergantian karena terbatas. Sebagian komisi lagi menggelar rapat di rumah dinas ketua DPRD NTB di Jalan Langko.
"Sebagai anggota DPRD segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban pasti kita laksanakan. Tapi dengan kondisi ini pasti terganggu lah," ujar Maman, sapaan karibnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memberikan bantuan perbaikan kantor DPRD NTB.
Itu disuarakan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9) lalu.
"Saya mendorong Kementerian PU untuk segera memberikan perhatian pada pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB yang rusak akibat aksi demo," kata Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU Dody Hanggodo.
Bagaimana pun, jelas dia, DPRD tetap membutuhkan kantor yang representatif untuk melakukan aktivitas kedewanan.
Keberadaan gedung parlemen sangat vital sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kegiatan kedewanan dalam membahas anggaran juga menjadi terganggu.
Legislator dari dapil NTB I (Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu berharap pembangunan kembali gedung DPRD NTB bisa diprioritaskan.
Sehingga wakil rakyat di Bumi Gora kembali memiliki tempat yang layak untuk bekerja dan melayani masyarakat.
"Dengan dukungan penuh dari Kementerian PU saya yakin hal ini (pembangunan kantor DPRD NTB, Red) bisa diwujudkan," tegas Mori.
Dalam kondisi darurat seperti saat ini, DPRD NTB menumpang di kantor gubernur NTB.
Rabu lalu (3/9) mereka menggelar rapat paripurna perdana di Ruang Rapat Rinjani, kompleks Kantor gubernur. Dalam bulan-bulan ini, seabrek agenda penting menanti anggota dewan.
Mulai dari pembahasan anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2025 dilanjutkan dengan membahas APBD murni 2026.
Beberapa raperda juga menanti untuk dibahas. Selain itu, wakil rakyat juga tetap harus menggelar agenda kedewanan lainnya seperti menerima hearing dan aduan dari masyarakat.
"Bagaimana pun kantor DPRD sangat penting. Gedung DPRD adalah simbol kebersamaan dan rumah rakyat dalam menyampaikan aspirasi," ungkap Ketua DPW NasDem NTB itu.
Editor : Siti Aeny Maryam