LombokPost – Kantor DPRD NTB diputuskan untuk direnovasi dengan memperhatikan kekuatan konstruksi bangunan tahan gempa.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi yang datang langsung meninjau kondisi kantor DPRD NTB yang hangus dibakar massa aksi 30 Agustus lalu.
Mori Hanafi datang Sabtu lalu (13/9) didampingi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin.
Seluruh bangunan gedung akan direnovasi dengan alokasi anggaran dari pusat.
"Setelah dicek tadi kelihatannya kita akan rehab. Tapi rehab ini menyesuaikan dengan keadaan terkini," kata Mori kepada wartawan.
Disampaikan, gedung itu direnovasi dengan bangunan tahan gempa hingga skala magnitudo M 9,8. Kekuatan konstruksi akan ditingkatkan dari kapasitas semula ketahanan gempa 6-7 magnitudo.
Sejumlah renovasi akan dilakukan dengan memperkuat struktur dan menambah dinding beton supaya lebih kuat.
"Sehingga dengan renovasi ini bangunan tetap ramah gempa bagi penghuni atau pihak yang memanfaatkan," ujar Mori.
Diharapkan seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi gedung dapat dianggarkan oleh pemerintah pusat.
Sebab kebutuhan bukan hanya gedung. Tetapi juga fasilitas pendukung seperti meja dan kursi kerja anggota dewan, perangkat komputer, mebeler dan kebutuhan lainnya.
Kondisi gedung juga harus disesuaikan dengan jumlah anggota dewan sebanyak 65 orang. Sebelumnya, kantor DPRD lama yang hangus terbakar dibangun untuk jumlah anggota sebanyak 55 orang.
Sehingga nominal anggaran yang akan digunakan untuk renovasi gedung DPRD NTB akan disesuaikan dengan kebutuhan.
"Nah ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Kalau hitungan saya pasti di atas angka Rp 100 miliar (kebutuhan anggaran, Red)," papar Mori.
Rencananya renovasi gedung DPRD NTB akan dilakukan serentak bersama dengan renovasi gedung DPRD di wilayah lain di Indonesia yang juga dibakar massa aksi. Di antaranya DPRD Kota Makassar dan DPRD Kota Kediri.
"Sudah ada komitmen langsung dari Presiden dan melalui Pak Menteri bahwa penanganan kantor-kantor yang hancur atau rusak berat akan ditanggung pemerintah pusat," pungkas Ketua DPW NasDem NTB itu.
Sementara itu, pekerja terus melakukan perbaikan di lantai dasar sekretariat DPRD NTB. Persisnya di tempat parkir mobil.
Lokasi itu akan dipakai sebagai ruang rapat anggota dewan. Area itu akan disekat menjadi empat ruangan.
Hingga kini pekerja masih melakukan pengecatan dinding dan plafon. Karena banyak bekas kebakaran menempel di sudut-sudut dinding dan bagian atap gedung itu.
"Saya minta dalam minggu-minggu ini supaya dikebut. Supaya rapat anggota lebih mudah," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra.
Saat ini ketersediaan ruang rapat sangat terbatas. Praktis hanya ada tiga ruangan yang bisa dipakai rapat.
Sementara anggota DPRD NTB terbagi menjadi lima komisi. Hampir setiap hari komisi I sampai komisi V menggelar rapat dengan mitra kerja. Sehingga rapat dilakukan secara bergantian.
Apalagi saat ini anggota dewan sedang intens membahas APBD Perubahan 2025.
Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2026. "Jadi setiap hari pasti ada rapat komisi. Dan semua butuh ruangan rapat," papar Hendra.
Editor : Siti Aeny Maryam