LombokPost – Langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang ingin mengucurkan dana segar Rp 8 miliar ke PT Gerbang NTB Emas (GNE) mendapat batu sandungan.
Bukan hanya PDIP yang menolak, sejumlah anggota dewan juga bersuara keras.
Anggota Fraksi Amanat Bintang Nurani Rakyat (ABNR) DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengatakan sejak awal dirinya mengkritik cara pemprov yang ingin memberikan suntikan modal ke PT GNE.
Seharusnya hal itu ditempuh secara prosedural. Selain lewat persetujuan parlemen juga harus melalui mekanisme audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Kami minta audit investigasi dan audit tuntas. Supaya kita tahu kondisi sebenarnya di PT GNE ini," tegas Maman, sapaan karib Muhamad Aminurlah.
Sikap itu, ujar Maman, sudah disampaikan langsung kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat pertemuan dengan Anggota Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan dan perbankan.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja gubernur Selasa lalu (16/9) sekitar sekitar pukul 16.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita.
Pertemuan lebih banyak membicarakan tentang rencana penyertaan modal daerah ke PT GNE.
"Kalau saya sepakat ingin menyelamatkan PT GNE. Tapi caranya yang saya kritik. Tidak langsung memberikan penyertaan modal dulu tanpa melalui proses audit," papar Maman.
Diungkapkan, tujuan pertemuan Komisi III DPRD untuk mendengarkan paparan Gubernur Iqbal secara langsung terkait tujuan Penyertaan modal.
Sementara PT GNE dalam kondisi terpuruk secara keuangan. Perusahaan daerah ini masih meninggalkan utang miliran dan tunggakan pajak.
"Saat ini PT GNE sakit parah dan tidak bisa didiagnosa. Apalagi hanya dengan uang Rp 8 miliar," katanya.
Gubernur Iqbal, ujar Maman, mengaku setuju dengan usulan audit dari BPK. Tapi hal itu dilakukan sambil berjalan.
Artinya penyertaan modal dan audit berjalan beriringan. Gubernur beralasan karena pada saat ini juga sedang berlangsung audit di Bank NTB Syariah.
"Jawaban Pak Gubernur ini sambil berjalan. Tidak mungkin BPK lakukan audit karena masih ada audit juga di Bank NTB Syariah," ujar Maman menirukan pernyataan Miq Iqbal.
Di sisi lain, sambung dia, usulan penyertaan modal belum disetujui oleh DPRD. Karena prosesnya harus melalui persetujuan dewan.
Sehingga penyertaan modal itu dinilai masih sebatas usulan dari eksekutif ke legislatif.
"Memang belum disetujui dan masih pembahasan di DPRD," pungkas anggota Komisi III DPRD NTB itu.
Di pihak lain Sekretaris Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi mengaku tidak ikut dalam pertemuan dengan gubenur karena alasan politis.
"Sejak awal saya sudah membatasi diri. Karena ini menyangkut fatsun politik partai saya," ujar politisi PDIP itu.
Ditegaskan sebelumnya, Raden Nuna menolak keras adanya suntikan modal daerah ke BUMD tersebut.
Alasannya, PT GNE sudah mengalami persoalan kronis yang sulit untuk diselamatkan. Seperti utang yang menumpuk hingga tanggungan pajak yang belum pernah dibayarkan.
Sehingga suntikan modal Rp 8 miliar dari APBD NTB dinilai akan menjadi sia sia. Dana itu tidak akan bisa membuat perusahaan menjadi sehat.
"Ibarat manusia, penyakit dalam PT GNE ini sudah stadium lima. Sehingga suntikan modal ini hanya menghabiskan APBD. Ini kami tolak keras," tegas Nuna.
Ketua Komisi III DPRD NTB mengklaim mayoritas anggota DPRD kompak mendukung langkah gubernur dalam menyelamatkan BUMD.
Khususnya PT GNE. Sehingga dia yakin dewan akan setuju dengan langkah penyertaan modal daerah ke PT GNE senilai Rp 8 miliar.
Dirinya pun tidak terlalu risau dengan sikap kontra sejumlah anggota dewan. Termasuk dari internal Komisi III DPRD NTB.
"Insya Allah mayoritas DPRD akan kompak mendukung langkah gubernur. Bahwa ada satu dua orang yang berbeda pendapat biasalah itu," kata Sambirang. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida