LombokPost – Muktamar PPP ke-10 yang akan digelar di Ancol, Jakarta, sudah di depan mata. Persisnya digelar Sabtu-Senin (27-29/9) ini. Dinamika menjelang muktamar pun bermunculan.
Di antaranya penolakan terhadap Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Muhamad Mardiono semakin kencang.
Majelis syariah dan majelis pertimbangan partai menyarankan agar Mardiono tidak maju mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Kegagalan utamanya karena ia tidak mampu membawa PPP menembus parlemen di Pemilu 2024. Suara partai juga banyak tergerus di daerah.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy, misalnya, menilai kepemimpinan Muhamad Mardiono di partai berlambang Kakbah harus dievaluasi.
Ia beralasan, Mardiono menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP ketika partai gagal menembus parlemen pada Pemilu 2024. Menurut Rommy, sejak 1999 tidak ada partai politik yang terdepak dari Senayan bisa kembali masuk ke DPR RI.
Rommy menilai Mardiono tidak layak memimpin PPP dan menyarankan agar tidak maju sebagai calon ketua umum di Muktamar ke-10.
"Menurut saya, Pak Mardiono berhenti secara terhormat di Muktamar. Itu yang terbaik," kata Rommy.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Syariah PPP Fadholan Musyaffa juga menyuarakan hal senada. Ia menyebut para ulama partai meminta Mardiono tidak mencalonkan diri lagi.
Menurut Fadholan, Mardiono kerap mengabaikan masukan dari ulama dan kiai, sehingga partai gagal bertahan di parlemen.
"Saran-saran dari Majelis DPP partai yang telah disampaikan secara tersurat kepada Plt Ketua Umum, tidak dihiraukan sebanyak empat kali," ujarnya
Menanggapi hal itu, Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengatakan pihaknya tidak goyah. PPP NTB dan seluruh DPC, ujar dia, tetap istikamah mendukung Mardiono sebagai ketua umum PPP di muktamar nanti.
"Kami kan sudah deklarasi. Sampai saat ini kami istikamah dan konsisten mendukung Pak Mardiono" kata Muzihir.
Disampaikan, pihaknya sudah berkomitmen untuk mengusung Muhamad Mardiono sebagai calon ketua umum PPP periode 2025-2030.
Seluruh pemilik suara di DPW dan DPC, sambung dia, sudah membesarkan dukungan tertulis di atas materai ke Mardiono.
"Insya Allah dukungan dari NTB ini goyah. Karena dia satu-satunya calon internal," tegas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri mengatakan menjelang hari H muktamar pada 27 September, sejauh ini sudah muncul tiga kandidat.
Selain Mardiono, calon ketum yang paling santer terdengar adalah Agus Suparmanto. Dia adalah mantan Menteri Perdagangan era Joko Widodo (Jokowi).
Sejauh ini sejumlah daerah dengan pemilik suara gemuk sudah memberikan dukungan ke politisi yang juga pengusaha itu. Di antaranya DPW PPP Jawa Timur (Jatim) dan DPW PPP Jawa Barat (Jabar).
DPW PPP Jatim mendeklarasikan dukungan ke Agus dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu lalu (20/9).
Bahkan sebagian DPC PPP di Jawa Tengah (Jateng) dan DPC Kalimantan Selatan (Kalsel) juga telah mendeklarasikan dukungan ke Agus Suparmanto.
Calon lain yang juga muncul adalah Husnan Bey Fananie mantan Duta Besar Azerbaijan.
Akri mengkritisi munculnya nama Agus Suparmanto sebagai kandidat ketum. Sebab yang bersangkutan bukan pengurus atau kader PPP.
Padahal syarat agar bisa maju sebagai ketum umum harus pernah menjadi pengurus selama 5 tahun.
"Sehingga jika ingin memunculkan nama eksternal sebagai calon ketua umum harus mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai," jelas Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Editor : Pujo Nugroho