LombokPost – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan secara aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, Sabtu malam (27/9).
Tapi di sisi lain, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim kemenangan secara aklamasi.
Muktamar yang berlangsung di Hotel Mercure, kawasan Ancol, Jakarta Utara, itu memang berlangsung di tengah kericuhan.
Ketua DPW PPP NTB Muzihir yang hadir di lokasi acara mengatakan suasana panas sudah mulai terjadi ketika Mardiono sebagai Plt Ketua Umum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan, Sabtu sore.
Di tengah pidato itu, peserta muktamar yang diduga dari kubu Agus Suparmanto melakukan provokasi dengan berteriak "ketua baru". Juga ada yang berteriak "perubahan-perubahan".
"Yang bilang itu saya patut menduga dari pendukung Agus (Agus Suparmanto, Red)," tutur Muzihir.
Karena situasi yang tidak kondusif, kubu Mardiono menggelar pemilihan ketua umum yang dihadiri 28 DPW se-Indonesia.
Mereka sepakat secara aklamasi memilih Mardiono sebagai ketua umum. Momen itu digelar sekitar pukul 22.00 WIB. "Kami sepakat memilih Pak Mardiono sebagai ketua umum," ujar Muzihir.
Disampaikan, aklamasi diikuti 28 DPW dari total 38 DPW se-Indonesia. Adapun 10 DPW lainnya berada di kubu Agus Suparmanto.
Sehingga secara AD/ART partai, jelas Muzihir, Mardiono sudah sah terpilih sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
"Karena dipilih mayoritas pemilik suara. Termasuk kami PPP NTB totalitas mendukung Pak Mardiono," paparnya.
Diakuinya, kubu Agus Suparmanto di sisi lain juga mengklaim terpilih secara aklamasi oleh muktamirin.
Meski demikian, sambung Muzihir, pencalonan Agus yang bukan kader partai Kakbah dinilai melanggar AD/ART partai.
Sebab dalam AD/ART disebutkan seseorang bisa mencalonkan diri jika pernah jadi pengurus DPP PPP minimal satu periode. Atau setidaknya pernah menjadi ketua DPW PPP.
"Dia kan bukan kader dan belum pernah jadi pengurus. Bagaimana bisa mencalonkan diri jadi ketua umum," cetus Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Meski dia meyakini Mardionono adalah ketua PPP hasil muktamar, pihaknya memang belum bisa mengklaim sepenuhnya siapa ketua umum PPP yang sah.
Sebab ujung-ujungnya yang akan mengesahkan kepengurusan adalah Kementerian Hukum RI.
"Sekarang kita tunggu keputusan dan pengesahan oleh Menteri Hukum. Kubu siapa yang mau disahkan," tuturnya.
Pihaknya pun berharap agar tidak sampai terjadi dualisme. Yaitu antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.
"Yang saya takutkan jangan sampai terjadi dualisme. Kalau kami di NTB Insya Allah tetap solid dan kompak," pungkas Muzihir.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy membantah klaim Muhammad Mardiono yang terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi.
Dia menyebut berita atas klaim sepihak dapat berpotensi memecah belah partai. Rommy menjelaskan bahwa Muktamar X PPP masih berlangsung saat klaim tersebut muncul dan ketua umum belum resmi ditetapkan.
Ia menambahkan bahwa Mardiono sempat mendapat penolakan dan sorakan selama muktamar berlangsung, sehingga sulit dipercaya terpilih secara aklamasi.
Apalagi Mardiono dinilai kabur dari arena muktamar. Padahal agenda tersebut belum selesai digelar.
"Ini muktamar atau mau ngamar. Setelah kabur dari arena muktamar, mereka mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa," cetus
Romahurmuziy melalui postingan di Instagram pribadinya, kemarin. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji