LombokPost – Dinamika dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembanguan (PPP) yang berujung saling klaim kepemimpinan antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto diprediksi berdampak langsung ke daerah. Tidak terkecuali di jajaran PPP NTB.
Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus mengatakan pembelahan kedua kubu sulit dihindari sampai ke daerah.
Apalagi suara muktamirin asal NTB juga terbelah antara Mardiono dan Agus Suparmanto.
"Organisasi partai politik itu bersifat hierarkis dari pusat ke daerah. Nah, konsekuensi dari sifat hierarkis tersebut maka ketika terjadi pembelahan di pusat sulit dihindari pembelahan di daerah. Termasuk di NTB," kata Agus, Rabu (1/10).
Disampaikan, masing-masing elit yang berkonflik di pusat pasti memiliki loyalis hingga di daerah.
Kalau pembelahan dua kubu DPP PPP tidak segara menemukan rekonsiliasi, maka hal ini akan berdampak pada persaingan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB.
"Saya khawatir Muswil PPP NTB juga nanti akan terbelah antara suara Muzihir (Ketua DPW PPP NTB, Red) versus Mohammad Akri (Sekretaris DPW PPP NTB, Red)," papar Agus.
Agar perpecahan tidak berdampak luas dan berlarut-larut, ia menyarankan agar fungsionaris DPW PPP NTB kembali melakukan konsolidasi.
Agar PPP NTB kembali kompak. Apalagi tidak ada figur yang terlalu sentral dalam PPP NTB.
"Sepanjang di pusat masih terbelah di NTB juga tidak bisa dihindari, kecuali PPP NTB memiliki figur central atau tunggal. Masalahnya adalah figur PPP di NTB tidak tunggal. PPP NTB cukup plural, dengan kader-kader muda yang cukup banyak sehingga sangat cair. Ini menjadi kelebihan sekaligus kelemahan PPP NTB," jelas.
Lebih jauh disampaikan, bahwa peta politik dalam Muktamar X yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, menjadi gambaran atas peta persaingan politik menuju Muswil PPP NTB dalam waktu dekat.
Sebab dukungan ke Mardiono dipimpin Muzihir. Sedangkan Mohammad Akri disebut-sebut menjadi motor penggerak dukungan ke Agus Suparmanto.
Dampaknya, sejumlah DPC PPP NTB ikut mendukung mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden Jokowi itu.
"Jadi ini bisa dibilang persaingan dini menuju suksesi Muswil PPP NTB. Bisa ditebak Muzihir versus Akri," papar Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram itu.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTB Muzihir berharap dinamika dalam Muktamar X tidak terlalu meluas sampai ke daerah. Khususnya di NTB.
Tapi dia mengakui bahwa politik sangat lentur. "Bisa saja hari ini kita berhadapan, besok pagi kita sudah berteman," ujar Muzihir.
Dia pun mengajak semua kader PPP untuk berpolitik dengan komitmen membesarkan partai.
Terkait kemungkinan munculnya peta politik dalam Muswil PPP NTB ke depan, Muzihir menolak berkomentar. "Saya ini sudah mengalami banyak asam garam dalam politik. Tidak mungkin saya neko-neko," cetus Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri enggan menanggapi terlalu jauh soal Muswil PPP NTB.
Apalagi dikaitkan dengan dirinya yang hendak maju memperebutkan kursi ketua DPW PPP NTB. "Jangan tanya seperti itu," cetus Akri.
Dikatakan, saat ini pihaknya masih fokus usai Muktamar X. Termasuk menunggu Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum soal siapa yang diputuskan sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
Baca Juga: Muktamar Jadi Penentu, Akri Tantang Muzihir Berebut Ketua DPW PPP NTB
Apakah nanti yang akan ditetapkan adalah Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.
"Hari ini belum ada ketua umum sampai nanti ada SK dari Kementerian Hukum. Makanya kita tunggu SK Kementerian Hukum saja," ujarnya.
Dirinya berharap agar SK dari pemerintah itu cepat keluar. Sehingga PPP di seluruh wilayah bisa segera menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) sehingga konsolidasi bisa segera dilakukan sampai ke daerah.
"Karena dalam aturannya Muswil itu bisa digelar paling lambat tiga bulan setelah Muktamar," papar Ketua Komisi I DPRD NTB itu. (mar/r2)
Editor : Siti Aeny Maryam