LombokPost – Ketua DPW PPP NTB Muzihir memastikan akan melakukan perombakan kepengurusan usai terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) RI yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah kader yang dianggap tidak tegak lurus dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 September lalu.
Termasuk yang dibidik adalah Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri.
"Termasuk sekretaris wilayah (Mohammad Akri, Red). Dia mengkomandoi teman-teman untuk mendua (memilih calon selain Mardiono, Red)," ungkap Muzihir dalam konferensi pers di Mataram, Kamis (2/10).
Disampaikan, terhadap kader yang tidak loyal pasti akan ada mekanisme sanksi.
Itu akan dievaluasi dalam agenda partai selanjutnya. Seperti Musyawarah Wilayah (Muswil) oleh DPW maupun Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP se-NTB.
"Setelah ini kan ada Muswil dan Muscab, ya mereka yang mbalelo ini pasti akan dievaluasi," tegas Muzihir.
Ia mengaku marah dan kesal atas tindakan sejumlah kader yang tidak mematuhi garis kebijakan partai.
Padahal, tutur Muzihir, DPW PPP NTB sudah melakukan deklarasi untuk mendukung penuh Mardiono sebagai ketua umum dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP NTB pada 8 September.
Dukungan kepada Mardiono itu dibuat dalam surat pernyataan tertulis di atas materai dan stempel basah masing-masing DPC PPP se-NTB.
Surat dukungan itu juga dibacakan Mohammad Akri yang diikuti para pengurus DPC se-NTB.
Tetapi nyatanya, dalam Muktamar Ancol banyak yang berkhianat dengan mendukung Agus Suparmanto.
Meskipun sudah deklarasi, tapi nyatanya juga tidak kompak dan memberi dukungan ke mana-mana.
"Mereka ini berkhianat. Kader yang mbalelo itu nanti akan kami evaluasi. Atas restu dari DPP saya akan melakukan pembinaan. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan," paparnya.
Oleh karena itu, Muzihir mengaku akan bertindak tegas dengan mengunakan posisinya sebagai Ketua DPW PPP NTB.
"Lima tahun saya sudah bersabar membimbing adik-adik ini (kader PPP NTB, Red). Tapi melihat kondisi di Muktamar saya merasa malu," ungkap Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Lombok Post berupaya untuk melakukan konfirmasi ke Sekretaris DPW PP NTB Mohammad Akri. Tapi sambungan telpon maupun pesan WhatsApp yang dikirim tidak direspon hingga tadi malam.
Saat dikonfirmasi sebelumnya, Mohammad Akri menampik tudingan bahwa dirinya mendukung Agus Suparmanto.
Menurutnya, soal dukungan ke calon ketua umum hanya persoalan perspektif saja. Ia sendiri tidak menjawab dengan lugas terkait arah dukungan dalam muktamar.
"Ini adalah dinamika dan intrik. Saya kira biasa saja. Bagaimana pun PPP harus punya kepemimpinan yang bagus," kata Akri.
Editor : Jelo Sangaji