LombokPost– Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengatakan akan mempercepat pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB.
Ia menargetkan pelaksanaan Muswil PPP NTB akan digelar sekitar pekan depan.
"Muswil secepatnya. Sudah ada surat perintah dari DPP supaya mempersiapkan muswil," kata Muzihir kepada Lombok Post, Jumat (3/10).
Disampaikan, percepatan muswil sangat penting untuk menguatkan konsolidasi DPW PPP NTB pascapelaksanaan Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 September lalu.
Apalagi legalitas DPP PPP sudah jelas dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Ketua Umum Muhamad Mardiono.
"Rencana saya minggu depan sudah digelar muswil," ujar Muzihir.
DPP PPP di bawah Mardiono, sambung dia, akan mempercepat pelaksanaan Muswil di berbagai daerah se-Indonesia.
Harapannya selama Oktober ini muswil di semua DPW sudah tuntas. Setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah cabang (Muscab) November nanti.
"Tahun ini konsolidasi sudah selesai sampai ke tingkat PAC (pengurus anak cabang, Red)," ungkapnya.
Nah, agenda utama pelaksanaan Muswil dan Muscab adalah pemilihan dan penetapan ketua umum.
Menurut Muzihir, pihaknya tidak akan secara frontal untuk mendepak kader-kader partai yang dinilai mbalelo karena tidak tegak lurus memilih Muhamad Mardiono dalam Muktamar Ancol.
"Intinya kita rangkul semua dulu. Masalah nanti dalam pemilihan tidak dipilih nanti urusan belakangan," papar Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Seperti diketahui, sedikitnya ada enam ketua DPC PPP di NTB yang diketahui membelot ke kubu Agus Suparmanto.
Mereka adalah ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
Mereka disebut-sebut dikomandoi oleh Sekretaris DPW PPP NTB Mohamad Akri. Padahal mereka sudah deklarasi mendukung penuh Mardiono dalam Mukerwil PPP NTB.
Ikrar dukungan ke Mardiono sendiri dibacakan oleh Mohammad Akri dalam Mukerwil PPP NTB tanggal 8 September lalu.
Terpisah, Ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU) Narsudin mengakui secara jelas mendukung Agus Suparmanto daripada Mardiono.
Diakui, ada enam DPC yang balik arah mendukung eks Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden Jokowi itu.
"Kami tidak mengikuti arahan Sekretaris Wilayah (Mohammad Akri, Red). Kami lakukan sesuai hari nurani. Dan kami tidak dipaksa," ujar Narsudin.
Ia lalu mengkritik tindakan Ketua DPW PPP NTB Muzihir yang mengancam akan mencopot dan mengevaluasi sejumlah kader yang berbeda pilihan di Muktamar Ancol. Termasuk Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri.
Dia menilai Muzihir sudah membuat gaduh dan tidak kondusif atas kondisi di internal PPP NTB. Seharusnya, ujar dia, pimpinan partai bisa menenangkan suasana.
Baca Juga: Kata Pengamat, Terbelahnya Suara PPP NTB di Muktamar Ancol Bibit Persaingan Muzihir vs Akri
"Harusnya Ketua DPW (Muzihir, Red) itu membuat suasana yang nyaman. Jangan gaduh dan memperkeruh suasana seperti ini," tegasnya.
Lebih jauh Narsudin mengklaim tidak ada aklamasi yang memilih Muhamad Mardiono dalam Muktamar Ancol.
Menurutnya, yang dikatakan aklamasi itu adalah pimpinan sidang mengetuk palu di hadapan muktamirin.
"Ini nggak ada. Ketuk palu nggak ada di depan muktamirin. Kami semua jadi saksinya. Jadi tidak ada aklamasi ke Mardiono," cetus mantan anggota DPRD KLU itu.
Sehingga pihaknya mendukung langkah kubu Agus Suparmanto yang menolak SK Menkum RI untuk penetapan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum periode 2025-2030.
Menurutnya, proses gugatan masih panjang sehingga kubu Mardiono tidak bisa segera mengakui sebagai ketua umum PPP yang sah.
"Apalagi ini mau menggelar Muswil. Jelas kami menolak. Perjalanan ini kan masih panjang. Selama masih belum inkrah masih akan terus terjadi gugatan," pungkasnya. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji