Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Teduh Masih Mengenal Jabatan

R
Penulis: Redaksi❯
Dr. Arif Sugitanata, S.H., M.H. (S-3 Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta)
Dr. Arif Sugitanata, S.H., M.H. (S-3 Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Advertisement

LombokPost - Setiap 17 Agustus-an, lapangan-lapangan di negeri ini kembali ramai. Merah Putih berdiri di tengah, anak-anak sekolah datang sejak pagi hari, guru, pegawai, aparat dan masyarakat pun ikut berbaris. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan, teks Proklamasi dibacakan, lalu kita diajak mengingat orang-orang yang dahulu kehilangan kenyamanan, harta, bahkan nyawa agar generasi setelah mereka bisa hidup sebagai manusia merdeka.

Di lapangan yang sama, matahari sebenarnya jatuh pada semua kepala. Hanya saja, tidak semua kepala menerima panas dengan cara yang sama. Di bagian depan biasanya ada kursi, tenda, meja dan air minum. Sementara di belakang dan di tengah lapangan, banyak orang tetap berdiri mengikuti upacara sampai selesai.

Kita sudah terlalu akrab dengan pemandangan seperti ini. Saking biasanya, mungkin kita tidak pernah lagi merasa ada sesuatu yang perlu dipikirkan.

Advertisement

Tentu saja, tenda itu bukan masalah. Kursi juga bukan masalah. Pejabat memang perlu dihormati dan acara resmi memang punya aturan keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 bahkan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan berdasarkan jabatan atau kedudukan. Semua itu diperlukan supaya acara berjalan tertib. Hanya saja, penghormatan kepada jabatan kadang bergerak lebih jauh dari sekadar urusan protokol. Secara perlahan ia ikut menentukan siapa yang lebih dahulu dipikirkan kenyamanannya.

Padahal panas tidak mengenal pangkat. Rasa lelah juga tidak mengenal eselon. Matahari tidak pernah bertanya siapa kepala dinas, siapa guru, siapa siswa dan siapa masyarakat biasa sebelum menyentuh kulit mereka.

Dari urusan sederhana tentang tenda inilah sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih besar untuk kita lihat, yaitu cara kita memperlakukan kekuasaan.

Advertisement

Upacara sejak dulu dipakai untuk mengajari generasi muda tentang negara. Mereka belajar berdiri ketika bendera dinaikkan, belajar diam ketika lagu kebangsaan dinyanyikan, belajar menghormati perjuangan orang-orang sebelum mereka. Bagus. Semua itu memang perlu. Hanya saja, anak-anak tidak belajar dari pidato dan buku pelajaran saja. Mereka juga belajar dari apa yang setiap tahun mereka lihat sendiri.

Mereka melihat siapa yang duduk dan siapa yang berdiri. Siapa yang berteduh dan siapa yang berpanas-panasan. Siapa yang menunggu dan siapa yang ditunggu.

Mungkin beberapa jam setelah upacara mereka sudah lupa isi pidato inspektur upacara. Namun pengalaman tentang siapa yang memperoleh perlakuan berbeda bisa tersimpan jauh lebih lama.

Kalau pemandangan semacam ini terus kita anggap biasa, tanpa sadar jabatan bisa terbaca sebagai jalan menuju keistimewaan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak orang yang sibuk melayani. Semakin penting seseorang dianggap, semakin sedikit ketidaknyamanan yang boleh ia rasakan.

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post Online
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lantik 89 Pejabat, Wali Kota Bima Ingatkan Jabatan Bukan Hadiah tapi Amanah

Lantik 89 Pejabat, Wali Kota Bima Ingatkan Jabatan Bukan Hadiah tapi Amanah

Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin melantik dan mengambil sumpah jabatan 89 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkot Bima

Skema Baru Pemilihan Ketum PBNU, Belum Sepakat soal Rangkap Jabatan yang Dibolehkan

Skema Baru Pemilihan Ketum PBNU, Belum Sepakat soal Rangkap Jabatan yang Dibolehkan

One Man One Vote Bisa Diganti, AHWA Bersama Rais Aam Jadi Penentu. Kekayaan Negara Bocor Rp 2.500 Triliun Per Tahun.

Soal Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol: PKS Setuju, PDIP Sebut Tergantung AD/ART Partai 

Soal Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol: PKS Setuju, PDIP Sebut Tergantung AD/ART Partai 

Parpol beda pandangan soal masa jabatan ketua umum partai. PKS setuju pembatasan maksimal dua periode, PDIP sebut tergantung AD/ART partai.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer