LombokPost – Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP NTB memang belum turun dari pusat.
Itu akan diatur dalam peraturan organisasi (PO) yang diterbitkan DPP PPP.
"PO ini adalah pegangan kami. Ibaratnya ini jadi kitab suci partai sebagai panduan dalam melaksanakan muswil, termasuk muscab," kata Ketua DPW PPP NTB Muzihir, Rabu (8/10).
Meski pedoman teknis pelaksanaan muswil belum turun, tapi Muzihir mengaku sudah diperintahkan oleh DPP PPP untuk mulai menyiapkan muswil.
Ia menunjukkan bukti pesan WhatsApp yang dikirim salah satu tokoh PPP yaitu Amir Uskara.
Melalui pesan WA itu, Amir meminta Muzihir selaku Ketua DPW PPP NTB untuk segera menyiapkan pelaksanaan Muswil. WA itu juga dikirim ke sejumlah ketua DPW se-Indonesia.
"Jadi sudah ada perintah DPP untuk mempersiapkan muswil. Mau acara muswil besok pagi atau lusa itu urusan DPP. Kami tunduk arahan dan petunjuk DPP," papar Muzihir.
Dia lantas menyinggung sikap Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Muzihir yang menolak pelaksanaan muswil dalam waktu dekat.
Muzihir menduga bahwa Akri enggan melakukan muswil secepatnya karena terkait dengan jabatan sebagai sekretaris wilayah yang terancam hilang.
Sebab dalam beberapa kesempatan, Muzihir mengisyaratkan ingin mengevaluasi Akri sebagai sekretaris DPW sebagai buntut dari perpecahan kongsi di Muktamar Ancol.
Sebagaimana diketahui, suara PPP NTB tidak solid di Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara pada 27-29 September lalu.
Muzihir sebagai ketua DPW all out mendukung Muhamad Mardiono. Sedangkan Akri bersama sejumlah DPC membelot ke kubu Agus Suparmanto.
Meski kedua kubu sudah melakukan rekonsiliasi, tapi dampaknya masih terasa di tubuh DPW PPP NTB.
"Saya pesan ke saudara Akri jangan ketakutan soal pelaksanaan muswil. Mustahil saya sebagai ketua wilayah ujug-ujug mau melaksanakan muswil dan muscab tanpa ada petunjuk teknis dari DPP," paparnya.
Muzihir juga mempertanyakan sikap Akri. Ia mengakui tidak ada komunikasi antara dirinya dengan Akri setelah Muktamar Ancol. Ketidakharmonisan ini dikhawatirkan bisa berdampak terhadap proses pelaksanaan roda organisasi partai.
"Sampai detik ini tidak ada WA atau telpon. Belum ada komunikasi (dengan Akri, Red) sampai sekarang. Kalau dia merasa tidak ada masalah silakan datang. Kita komunikasi baik-baik," tegas Muzihir.
Di sisi lain, persaingan dingin antara Muzihir dan Mohammad Akri dalam memperebutkan posisi ketua DPW PPP NTB periode 2025-2030 mulai terlihat.
Muzihir memastikan sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah DPC. Hasilnya, mayoritas DPC sudah memastikan berada di pihaknya. "Komunikasi dengan semua DPC tetap. Prinsipnya saya yakin dan optimistis," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap menunggu juklak dan juknis PO muswil. Di sana akan mengatur soal tata cara pemilihan ketua umum.
Apakah melalui mekanisme pemilihan oleh DPC-DPC atau lewat menunjukkan langsung dari DPP.
Muzihir siap dengan dua mekanisme itu.
"Makanya PO ini kami tunggu dari DPP. Tapi prinsipnya baik penunjukkan langsung atau pemilihan dari DPC saya tetap yakin dan optimistis. Saya patuh dengan komando Pak Mardiono sebagai ketua umum," pungkas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri meminta agar dinamika yang terjadi pada tubuh PPP NTB saat ini tidak perlu diperbesar-besarkan.
Apalagi setelah DPP PPP kubu Mardiono dan Agus Suparmanto sudah melakukan rekonsiliasi.
Islah tersebut menandakan PPP harus bersatu menyongsong kontestasi politik mendatang.
"Saya ingin katakan bahwa dengan islah itu tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP sekarang bersatu mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2029," papar Akri.
Dirinya juga ikut melakukan komunikasi dengan DPC-PDC se-NTB.
Namun ia menampik bahwa komunikasi dengan DPC itu sebagai bentuk mencari dukungan sebagai persiapan muswil.
"Komunikasi biasa dengan DPC. Ini kan dalam rangka menjalankan roda organisasi," ucapnya.
Terkait pelaksanaan Muswil, menurutnya sudah ada kesepakatan dalam islah DPP tersebut.
Bahwa selama enam bulan DPW maupun DPC tidak diperbolehkan mengambil langkah konsolidasi di daerah.
Termasuk muswil atau muscab. Sebab PPP tetap mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP.
"Ini jelas arahan dari DPP. Bahwa selama enam bulan tidak akan ada Muswil atau muscab," ujar Ketua Komisi I DPRD NTB itu.
Akri juga tidak ingin menanggapi ancaman evaluasi atas dirinya sebagai sekretaris wilayah. Menurutnya, semua itu proses politik yang sudah biasa terjadi di tubuh Partai Kakbah.
"Saya anggap itu bagian dari dinamika politik. Sah-sah saja Pak Ketua (Muzihir, Red) mengatakan demikian. Saya tidak ingin menanggapi beliau," imbuhnya. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida