LombokPost – Pemprov NTB terus mematangkan rencana pembentukan BUMD baru NTB Capital. Dalam proposalnya, BUMD itu akan menggunakan nomenklatur PT NTB Capital.
Sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD NTB masih menunggu realisasi pembentukan BUMD baru itu. Diharapkan bisa menjadi terobosan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Bumi Gora.
"Silakan saja. Sah-sah saja Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamamd Iqbal, Red) mempunyai ide seperti itu," kata Sekretaris Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi, Senin (17/11).
Meski begitu, ujar dia, legislatif belum mengetahui bagaimana konsep dan implementasi pelaksanaan NTB Capital.
Sejauh ini masih sebatas wacana di media massa. Termasuk rencana soal fokus operasional pada bidang investasi. Apakah investasi di bidang pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan atau pariwisata.
Meski demikian, pihaknya menyambut baik ide terbentuknya BUMD bernama PT NTB Capital. Tujuannya harus semata-mata menciptakan peluang ekonomi baru bagi NTB.
"Tapi ingat jangan sampai menjadi beban persoalan baru. Karena kondisi keuangan kita belum sehat sekali. Kemudian sumber pembiayaan yang menjadi modal inti harus dipikirkan dan dipertimbangkan," cetusnya.
Sejauh ini, sambung dia, DPRD belum pernah diajak diskusi soal wujud BUMD tersebut.
Sehingga dewan belum pernah membahas sama sekali terkait rencana pembentukan PT NTB Capital.
"Kami belum melihat kerangka bangunan NTB Capital seperti apa. Sumber pembiayaan seperti apa. SDM bagaimana," ujarnya.
Sebagai BUMB baru, jelas dia, pendiriannya harus menggunakan Peraturan Daerah (Perda). Nah, sampai saat ini DPRD melalui Badan Pembentukan Perda (Raperda) juga belum menerima draf regulasi yang menjadi acuan dan pedoman pembentukan NTB Capital.
"Saya komunikasi ke teman-teman Bapemperda juga informasinya belum masuk," ujarnya.
Sehingga DPRD belum bisa memastikan apakah itu bisa menjadi priortas tahun depan atau tidak. Meski demikian, ia setuju dengan rencana pembentukan NTB Capital.
Karena saat ini Provinsi NTB harus terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membangun daerah.
Pemprov, ujar dia, tidak bisa hanya mengandalkan dana pusat melalui transfer ke daerah (TKD). Nah, BUMD baru seperti NTB Capital bisa menjadi peluang untuk mendongkrak PAD.
"Kebutuhan masyarakat di lapisan paling bawah ini perlu dipikirkan. Itulah mengapa PAD kita harus ditingkatkan," tegas Wakil Ketua DPD PDIP itu.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengaku belum tahu persis bagaimana teknis NTB Capital ini.
Apakah akan menjadi perusahaan holding yang membawahi seluruh BUMD seperti halnya Danantara di pusat yg mengkonsolidasikan seluruh BUMN. Atau akan menjadi BUMD baru yg setara dengan BUMD lainnya.
"Sama sekali kami belum tahu. Tapi tetap kita dukung sepanjang untuk memperbaiki dan mempercepat kinerja pembangunan ekonomi NTB," ujar Sambirang.
Komisi III, ujar dia, juga memilih untuk menunggu draf raperda diserahkan ke DPRD. Sehingga pembahasannya belum bisa dipastikan. Apakah di Bapemperda atau di Komisi III.
"Kalau prolegda sudah disetujui paripurna, maka nanti tergantung kesepakatan pimpinan dan persetujuan anggota. Apakah akan dibahas oleh pansus atau komisi terkait," paparnya.
Anggota Komisi III Muhammad Aminurlah merespons positif rencana pembentukan NTB Capital.
Ia tertarik untuk mendalami gagasan tersebut. Itulah mengapa ia mendorong pemprov untuk segara menyerahkan naskah raperda agar DPRD busa segara melakukan pembahasan.
"Kami ingin mendalami bagaiman konsep NTB Capital ini. Terutama bagiamana dampaknya terhadap masyarakat. Khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB," papar Maman, sapaan karibnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan slogan "NTB Makmur Mendunia" harus memperhatikan kondisi masyarakat menengah ke bawah.
Politisi PAN itu mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan tentu membutuhkan peran dari perusahaan daerah.
"Hari ini kita lihat masyarakat kita masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka di sinilah peran strategis BUMD itu," jelas Maman.
Editor : Siti Aeny Maryam