LombokPost – Anggaran penyewaan mobil listrik yang awalnya direncanakan Rp 8 miliar kini membengkak menjadi Rp 14 miliar di APBD 2026.
Kebijakan itu menuai sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB dalam rapat paripurna, Jumat (28/11).
Juru Bicara Banggar Humaidi mengatakan rencana penyewaan mobil listrik disarankan untuk melakukan kajian secara menyeluruh.
Bagaimana sisi positif dan negatifnya. Sebab Pemprov NTB juga memiliki aset bergerak berupa kendaraan dinas yang cukup banyak.
"Harus ada kajian yang menyeluruh. Bagiamana plus dan minusnya. Ini untuk menghindari adanya kebijakan yang sifatnya coba-coba," tegas Humaidi.
Badan Anggaran, jelas dia, merekomendasikan agar pemprov melakukan percepatan dan optimalisasi aset daerah.
Ini sebagai strategi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal di tengah merosotnya pendapatan daerah.
"Banyak aset strategis Pemprov NTB masih menganggur, tidak menghasilkan pendapatan, atau dibiarkan tidak produktif," papar Humaidi.
DPRD pun meminta percepatan
appraisal aset bernilai ekonomi.
Penyelesaian piutang pemanfaatan aset, audit aset yang tidak memberikan nilai tambah, dan digitalisasi sistem informasi aset daerah.
Aset pemerintah daerah, sambung dia, harus menjadi motor pertumbuhan penerimaan. "Bukan menjadi beban biaya pemeliharaan yang berulang tanpa manfaat," cetus politisi Golkar itu.
Baca Juga: Gubernur NTB Sebut Sewa Mobil Listrik Solusi Efisiensi dan Atasi Temuan BPK
Anggota Banggar lainnya Muhammad Aminurlah mempertanyakan urgensi sistem sewa mobil listrik.
Apalagi di tengah defisit APBD 2026 yang mencapai Rp 111,2 miliar.
"Saya mempertanyakan urgensinya terhadap pelayanan publik," kata Maman, sapaan karib Muhammad Aminurlah.
Disampaikan, penyewaan mobil listrik oleh Biro Umum Setda NTB senilai Rp 14 miliar berpotensi terjadi tumpang tindih dalam penggunaan mobil konvensional dan kendaraan listrik.
Apalagi mobil dinas gubernur dan wakil gubernur juga masih menggunakan kendaraan berbahan bakar BBM.
Sehingga daripada dipakai untuk pengadaan sewa mobil listrik, ia menyarankan lebih baik pemprov fokus pada penataan aset daerah. Baik aset bergerak seperti kendaraan dinas. Maupun aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
"Apalagi di tengah kondisi defisit APBD. Saya kira ini kurang relevan dan jauh dari skala prioritas gubernur," ujar Maman.
Menurutnya, arah kebijakan fiskal Pemprov NTB tidak fokus. Terutama dalam pengelolaan aset dan penentuan skala prioritas belanja.
Hingga kini, ujar dia, pemerintah belum teliti dalam mengelola kekayaan aset.
Padahal ini bisa menjadi mesin penghasil pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah daerah juga dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan inventarisasi aset.
Data DPRD menunjukkan lebih dari 500 kendaraan dinas yang sudah tidak produktif karena usia pakai melebihi tujuh tahun.
Kondisi ini membuat biaya pemeliharaan terus meningkat, sementara manfaatnya semakin berkurang.
"Kondisi kendaraan seperti ini harus segera dilelang. Jangan sampai membebani APBD," pungkas politisi PAN itu.
Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) Made Slamet mengatakan pengadaan kendaraan listrik tidak linier dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029.
Di mana dalam penjabaran visi misi gubernur terdapat tiga prioritas utama. Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, kemandirian dan ketahanan pangan serta pariwisata NTB yang mendunia.
"Makanya saya kira fokus saja pada tiga agenda prioritas ini," kata Made.
Dalam situasi APBD seperti sekarang ini, ia menilai pengadaan mobil listrik bukan menjadi sebuah prioritas yang harus dikedepankan.
Apalagi saat ini, kondisi anggaran Pemprov NTB sedang tidak bagus di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Kondisi ini membuat kekuatan APBD 2026 menjadi merosot.
"Sehingga penyewaan mobil listrik yang awalnya Rp 8 miliar dan bertambah jadi Rp 14 miliar tidak mendesak dan belum urgen," tegas Made.
Disampaikan, pengadaan mobil listrik dengan sistem menyewa itu masih bisa ditunda.
Apalagi mobil operasional yang tersedia saat ini juga masih dalam kondisi bagus dan sangat layak digunakan.
"Daripada kita menganggarkan belanja untuk kebutuhan menyewa kendaraan, sementara kendaraan operasional itu masih ada," cetusnya.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bisa memahami rencana sewa kendaraan listrik itu. Itu sebagian bentuk efisiensi.
Karena biaya pemeliharaan jauh lebih besar daripada sistem sewa.
"Kita dukung karena ini justru sebagai bentuk efisiensi itu sendiri," kata Isvie.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan justru pengadaan dengan sistem sewa bukan bentuk pemborosan. Tapi bertujuan untuk penghematan anggaran.
"Yang tidak dipahami di luar ini bukan pemborosan. Malah langkah itu dalam rangka kita menghemat anggaran," tegas Wirajaya.
Disampaikan, dengan pola sekarang yang dilakukan dengan membeli sendiri mobil dinas, anggaran jauh lebih besar.
Karena harus melalui biaya perawatan yang tidak sedikit. Apalagi kendaraan konvensional.
"Mobil konvensional yang pakai BBM ini, jauh lebih besar biaya perawatannya dibanding dengan sewa kendaraan listrik," ujar Wirajaya.
Ia memastikan eksekutif sudah melakukan penghitungan secara teliti.
Bahwa sistem sewa jauh lebih irit dibanding harus membeli sendiri. Sehingga diputuskan untuk dilakukan sistem sewa mobil listrik.
"Kalau mobil lama yang sudah penuhi syarat untuk dilelang ya pasti dilelang. Hasil lelang akan masuk kas daerah. Semua sedang dikalkulasi dengan cermat," pungkas politisi Gerindra itu.
Editor : Kimda Farida