LombokPost – Komisi IV DPRD NTB terus mendorong perbaikan infrastruktur Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Pelabuhan yang dikelola Pemprov NTB itu merupakan aset strategis daerah. Apalagi pelabuhan pariwisata itu melayani pergerakan wisatawan domestik dan internasional.
"Maka perbaikan dan peningkatan fasilitas mutlak harus dilakukan oleh Pemprov," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB H Suharto, Jumat (2/1).
Desakan untuk memperbaiki fasilitas penyebarangan itu muncul setelah DPRD melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Bangsal, Rabu lalu (31/12).
Pelabuhan pariwisata yang menjadi pintu masuk wisatawan ke Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) itu ditemukan dalam kondisi rusak di beberapa bagian.
Mulai dari kerusakan pada tiang pancang dermaga yang mengalami pengikisan oleh air laut. Struktur besinya sampai kelihatan. Kondisi ini berpotensi mempercepat korosi dan melemahkan struktur jika tidak segera dilakukan penanganan.
Kerusakan lain berupa karet pelindung dermaga yang tidak berfungsi optimal. Sehingga menyebabkan kapal yang bersandar mengalami benturan langsung dengan dinding dermaga yang keras.
Ini meningkatkan risiko kerusakan kapal dan membahayakan keselamatan penumpang.
Akses jalan dari jalan raya menuju pintu masuk Pelabuhan Bangsal juga diminta untuk diperbaiki. Sebab selain kumuh, kerusakan aspal juga masih terlihat di beberapa titik. Padahal banyak wisatawan asing yang melintasi jalan itu.
"Kita ingin memberikan citra yang baik kepada wisatawan. Maka pembenahan infrastruktur ini harus menjadi prioritas demi keselamatan, kenyamanan, serta penguatan citra pariwisata NTB ke depan," papar Suharto.
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sekitar Rp 2,7 miliar hingga Rp 3 miliar.
Anggaran ini bisa dialokasikan oleh dua OPD sekaligus. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB.
"Dua OPD ini silakan berkolaborasi. Tentu berkoordinasi juga dengan Pemkab KLU," imbuh politisi NasDem itu.
DPRD NTB juga mendorong perbaikan tata kelola Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena). Penataan ini dinilai mendesak untuk mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aset tersebut.
"Potensi ekonomi di Gili Tramena sangat besar. Tapi lemahnya tata kelola aset membuat kontribusi terhadap PAD belum optimal," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Ahmad Dahlan.
Setelah pemprov berhasil mengelola Pelabuhan Bangsal dari pusat, dewan juga mendorong agar pelabuhan di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno bisa dikelola Pemprov NTB.
Sebab saat ini tiga pelabuhan itu masih dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Termasuk juga Pelabuhan Teluk Nara.
DPRD berharap pelabuhan-pelabuhan itu bisa diserahkan ke daerah dan dikelola Pemprov NTB.
"Padahal oenanganan pelabuhan di Gili Tramena dan Pelabuhan Teluk Nara masuk RPJMD," ujar Dahlan.
Memang, Dinas Perhubungan (Dishub) NTB pernah menyampaikan bahwa pelabuhan Gili Trawangan dan Pelabuhan Teluk Nara akan diserahkan ke provinsi. Namun hingga kini, pelabuhan itu masih dikelola pusat melalui Kemenhub.
Nah, jika Pemprov NTB bisa mengelola sendiri pelabuhan di Gili Tramena, sambung Dahlan, akan sangat positif untuk penanganan pariwisata. Pemprov bisa mengontrol jumlah wisatawan yang masuk ke tiga Gili itu.
"Kita sangat berharap pusat bisa menyerahkan pengelolaan ini ke daerah secepatnya," tegas Dahlan.
Pengelolaan pelabuhan ke provinsi tentu akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Menurutnya, peningkatan PAD dari Pelabuhan Gili Trawangan bisa diukur dari jumlah penumpang yang menuju destinasi wisata andalan di NTB itu.
Sebab dalam sehari saja jumlah wisatawan yang memanfaatkan pelabuhan itu mencapai ribuan orang. "Tentu ini berdampak signifikan pada PAD yang bisa diperoleh Pemprov," paparnya.
Pemprov juga bisa menarik sejumlah retribusi lain. Seperti retribusi pengelolaan pelabuhan hingga parkir kapal di sekitar pelabuhan. Seperti yang sudah dilakukan di Pelabuhan Bangsal.
"Sehingga kalau Pelabuhan Gili Trawangan juga diserahkan pusat ke provinsi, maka penerimaan PAD akan lebih maksimal lagi. Kita sangat butuh apalagi dengan pemotongan TKD (transfer ke daerah, Red) ini," pungkas Ketua DPD Hanura NTB itu.
Editor : Kimda Farida