LombokPost – Pejabat eselon II Pemprov NTB dipastikan bisa menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas tahun ini.
Pengadaan bisa dilakukan karena tidak termasuk dalam kebijakan yang evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tentu saja OPD sudah bisa melakukan pengadaan (mobil listrik, Red). Tapi harus dilakukan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Humaidi, Kamis (1/1).
Disampaikan, anggaran pengadaan mobil listrik dalam APBD murni 2026 mencapai Rp 14 miliar.
Itu dilakukan melalui sistem sewa kepada pihak ketiga. DPRD mengingatkan agar pengadaan itu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan efisien.
"Jangan sampai kebutuhan ini menggeser belanja prioritas pelayanan publik," ujar Humaidi.
DPRD juga menyarankan agar pengadaan dilakukan secara bertahap. Harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga tidak menimbulkan beban fiskal baru bagi Pemprov NTB.
"Bertahap artinya tidak langsung digelontorkan Rp 14 miliar. Kan harus melihat kondisi keuangan juga," imbuhnya.
Menurutnya, pelaksanaan program sewa mobil listrik harus benar-benar didasarkan pada kajian yang mendalam, komprehensif, dan dapat dipertanggung jawabkan secara publik.
Implementasi program tersebut harus selaras dengan hasil evaluasi Kemendagri. "Sehingga harus didasarkan pada analisis ekonomi, fiskal, dan manfaat ke publik," jelasnya.
Wakil Ketua Banggar Lalu Wirajaya mengapresiasi program sewa mobil listrik yang dilakukan pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Hal itu menujukan komitmen transisi menuju energi bersih menuju emisi nop bersih (Net Zero Emission).
"DPRD sangat memahami kebutuhan mobil listrik untuk jangka panjang. Sehingga kami mengapresiasi kebijakan ini untuk mencegah polusi dan zero emisi," kata Wirajaya.
Selain mendukung kesehatan lingkungan, penggunaan mobil listrik melalui sistem sewa juga dinilai bisa menghemat anggaran.
Ia memastikan eksekutif sudah melakukan penghitungan secara teliti. Bahwa sistem sewa jauh lebih irit dibanding harus membeli sendiri. Sehingga diputuskan untuk dilakukan sistem sewa mobil listrik.
"Pak Gubernur kan sudah menjelaskan bahwa selama ini kendaraan dinas selalu jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sehingga sistem sewa ini dalam rangka kita menghemat anggaran APBD," ujar Wirajaya.
Disampaikan, dengan pola sebelumnya yang dilakukan dengan membeli sendiri mobil dinas, anggaran jauh lebih besar.
Karena harus melalui biaya perawatan yang tidak sedikit. Apalagi kendaraan konvensional.
"Sehingga mobil konvensional yang pakai BBM ini, jauh lebih besar biaya perawatannya dibanding dengan sewa kendaraan listrik," pungkas politisi Gerindra itu.
Editor : Kimda Farida