LombokPost – DPRD NTB akan melakukan evaluasi total terhadap hasil pekerjaan fisik selama 2025.
Mulai dari infrastruktur jalan, drainase, irigasi, hingga pekerjaan konstruksi lainnya.
"Yang berhubungan dengan mitra kerja Komisi IV tentu akan kami evaluasi secara menyeluruh," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto, Senin (5/1).
Tahapannya, komisi akan menggelar rapat internal terlebih dahulu. Setelah itu, OPD-OPD akan diundang bergiliran.
Termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub) NTB. Selama 2025, kedua OPD ini cukup banyak memiliki program yang terkait dengan pekerjaan fisik
"Pasti akan kami evaluasi. Termasuk pekerjaan yang belum mencapai target atau belum selesai di tahun 2025," ujar Sudirsah.
Dinas PUPR, misalnya, beberapa proyek fisik dilakukan selama 2025. Baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa.
Di Pulau Lombok, misalnya, pengerjaan ruas Jalan Dasan Geres-Pohgading, Lombok Timur. Di sana dianggarkan sekitar Rp Rp 28 miliar. Jalan ditingkatkan sepanjang 5-6 kilometer.
Paket pekerjaan jadi satu dengan sistem drainase dan kelengkapan jalan. Ini belum termasuk pemeliharaan jalan provinsi ruas Praya, Lombok Tengah menuju Keruak, Lombok Timur.
Baca Juga: PUPR Lanjutkan Perbaikan Jalan Provinsi Praya-Keruak, Pakai Dana P-APBD 2025
Di Pulau Sumbawa, peningkatan jalan dengan anggaran jumbo lainnya dilakukan di Simpang Tano-Senteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Di sana dianggarkan Rp 42 milyar. Jalan diperbaiki dua sisi. Berikutnya adalah perbaikan jalan long segment ruas Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Di sana dianggarkan Rp 19 miliar lebih.
Tapi hingga tutup tahun anggaran 2025, proyek itu belum tuntas. Progres pekerjaan baru mencapai 65 persen. Kontraktor pun meminta adendum selama 50 hari untuk menuntaskan pekerjaan itu.
"Semua akan kami evaluasi. Kami ingin tahu bagaimana progres dari setiap pekerjaan ini," papar Sudirsah.
Sambil melakukan evaluasi, Sudirsah meminta Pemprov NTB untuk mempercepat pelaksanaan proyek kontruksi. Seperti pekerjaan jalan, jembatan maupun drainase.
Di awal tahun ini, ia minta OPD mempercepat proses lelang proyek. Khususnya proyek bidang pekerjaan fisik.
"Tujuannya agar pekerjaan lebih efektif dan tidak sampai molor di akhir tahun anggaran nanti," tegasnya.
DPRD sangat berkepentingan agar OPD segera menuntaskan dokumen lelang. Setelah lelang beres, pekerjaan fisik bisa segera dikerjakan.
Khususnya proyek yang menyangkut kepentingan publik. Seperti perbaikan jalan, jembatan maupun saluran atau drainase.
"Apalagi APBD sudah kita sahkan 2025. Dengan begitu, sebetulnya OPD sudah mulai menyiapkan dokumen perencanaan sejak Januari ini," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Syamsul Fikri.
Disampaikan, penuntasan lelang seharusnya bisa dilakukan sampai triwulan pertama. Artinya Maret harus rampung.
Karena setelah proses lelang tuntas, biasanya ada masa sanggah selama sebulan. Sehingga konstruksi atau pekerjaan fisik diproyeksikan mulai April-Mei mendatang.
Atau jika masih musim hujan, maka maksimal Juni 2026 harus dimulai.
"Sehingga pekerjaan terukur. Ada time schedule yang jelas," tegas Fikri.
Editor : Kimda Farida