LombokPost – Di tengah penolakan publik terkait usulan pilkada oleh DPRD, anggota DPR RI Bambang Soesatyo justru mendukung penuh wacana pilkada tidak langsung itu.
Menurutnya, selain bisa mengurangi permainan uang juga bisa menekan ongkos politik yang semakin merusak jati diri bangsa.
"Termasuk agar sistem politik yang mahal ini tidak ditentukan orang berduit atau oligarki dan menjadi penyebab korupsi," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (8/1).
Disampaikan, pengalaman panjang pilkada langsung di berbagai daerah menunjukkan banyak persoalan struktural yang tidak kunjung terselesaikan.
Seperti politik berbiaya tinggi, maraknya politik uang, hingga meningkatnya kasus korupsi kepala daerah menjadi peringatan keras.
Bamsoet mengungkapkan data kepala daerah yang terjerat kasus korupsi masih tinggi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 201 kepala daerah mulai dari Bupati, Wali Kota hingga Gubernur terjerat kasus korupsi.
Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan perizinan, proyek infrastruktur, serta pengelolaan anggaran daerah.
"Artinya sistem yang ada belum sepenuhnya menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif dan berintegritas," cetusnya.
Dikatakan, pilkada langsung sering kali berubah menjadi kontestasi modal.
Banyak calon harus mengeluarkan biaya sangat besar sejak proses pencalonan, kampanye, hingga jelang pencoblosan.
"Situasi ini menciptakan lingkaran setan, karena ketika terpilih, kepala daerah terdorong mengembalikan modal politiknya melalui cara-cara yang menyimpang," tegas mantan ketua DPR RI itu.
Pilkada oleh DPRD, sambung dia, sejalan dengan aspek efisiensi anggaran negara.
Sebab pilkada langsung membutuhkan biaya sangat besar, mulai dari logistik pemungutan suara, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang yang kerap terjadi akibat sengketa hasil.
"Setiap kali pilkada, dana hibah ke penyelenggara pemilu bisa sampai puluhan triliun," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Lebih jauh disampaikan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah berjalan dengan efektif di sejumlah negara. Sistem ini diterapkan di Malaysia, India, Inggris, Kanada dan Australia.
Editor : Kimda Farida