LombokPost – Sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang berstatus kewenangan provinsi dalam kondisi rusak.
Mulai rusak ringan hingga rusak berat. Kondisi itu membutuhkan anggaran rekonstruksi yang tidak sedikit.
Jembatan Bakong yang terletak di wilayah Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), misalnya. Kerusakan jembatan milik provinsi ini menjadi perhatian serius DPRD NTB.
Dalam kunjungan Komisi IV ke jembatan itu Kamis lalu (15/1), tampak jembatan dalam kondisi yang sangat membahayakan.
"Konstruksi jembatan sudah miring. Ini hampir mau roboh," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Jumat (16/1).
Disampaikan, Jembatan Bakong mengalami kerusakan sejak Februari 2025 karena banjir. Artinya, infrastruktur itu sudah setahun rusak.
Kerusakan cukup fatal pada konstruksi jembatan. Kemiringan jembatan di bentang tengah terjadi karena tiang beton sudah turun dari titik koordinat semula.
Selain itu, tiang bawah jembatan juga sudah bergeser. Sehingga menimbulkan keretakan pada sambungan aspal.
Pantauan Lombok Post menunjukkan keretakan aspal di sisi Desa Kebon Ayu sekitar 5-6 sentimeter. Sedangkan di sisi Desa Lembar aspal terlihat mengelupas.
"Tentu ini sangat membahayakan warga. Sehingga kami intervensi Kementerian PU untuk memperbaiki secara total," ujar Konco.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Ahmad Dahlan menyampaikan perbaikan jembatan tidak bisa hanya dengan rehabilitasi.
Tapi berupa perbaikan total. Karena ini menyangkut keamanan dan kekokohan jembatan.
"Apalagi dari laporan Dinas PUPR juga ditemukan banyak baut jembatan pada tiang yang sudah lepas. Sehingga ini warning agar jembatan ini segera diperbaiki," ujar Dahlan.
Kondisi jembatan yang menghubungkan Desa Kebon Ayu, kecamatan Gerung dengan Desa Lembar, Kecamatan Lembar semakin mengkhawatirkan.
Kondisi jembatan itu kian miring ke selatan. Tampak beberapa rangka baja di tengah bentang jembatan sudah patah. Aspal sambungan di atas jembatan juga retak-retak.
"Kami minta Kementerian PU bisa turun tangan membantu perbaikan. Karena kekuatan fiskal Pemprov NTB sangat terbatas," paparnya.
Disampaikan, perbaikan jembatan itu membutuhkan anggaran besar sampai Rp 50 miliar.
Itu diketahui setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lobar yang turun mengecek kondisi jembatan itu.
"Sehingga Jembatan Bakong ini salah satu yang kami usulkan untuk dibantu perbaikan oleh pusat di tahun anggaran 2026 ini," pungkas politisi Hanura itu.
Sementara itu, di Jakarta, Rombongan Komisi IV DPRD NTB yang didampingi pimpinan DPRD NTB juga sudah melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Mereka didampingi dua anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB, yaitu Mori Hanafi dan Abdul Hadi.
Baca Juga: Bupati dan Wabup Bima Tinjau Jembatan Rusak di Ambalawi
Dalam rapat Komisi IV juga mengajukan perbaikan jalan lingkar utara Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Wakil Ketua Komisi IV Sudirsah Sujanto mengatakan proposal permohonan bantuan sudah disampaikan ke Kementerian PU sejak dua tahun lalu.
"Kami mohon tahun ini bisa diperbaiki oleh Kementerian PU," kata Sudirsah.
Disampaikan perbaikan jalan itu sangat penting. Itu menjadi infrastruktur jalan satu-satunya di sisi utara.
"KLU ini adalah kabupaten termuda di NTB. Apalagi kami sudah dilanda gempa bumi dahsyat tahun 2018. Kami mohon perbaikan jalan lingkar utara ini bisa diperbaiki oleh pusat," tandas legislator Partai Gerindra itu.
Editor : Kimda Farida