LombokPost – Bencana alam yang melanda banyak daerah di Indonesia menjadi perhatian serius PDI Perjuangan (PDIP).
Sehingga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, tidak hanya membicarakan politik elektoral.
Partai Banteng juga menyerukan para kader di seluruh DPD dan DPC se-Indonesia untuk siaga bencana. Apalagi dalam kondisi cuaca ekstrem dan musim hujan seperti ini.
"Ini selaras dengan arahan Ketua Umum (Megawati Seokarnoputri, Red). Kader di NTB juga diminta siaga menghadapi bencana hidrometeorologi," kata Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, Jumat (16/1).
Disampaikan, kerusakan ekologis menjadi penyebab meningkatnya bencana alam. Seperti hutan gundul karena terjadi alih fungsi lahan.
Kondisi itu, ujar Rachmat, juga terjadi di Provinsi NTB. Dia menyoroti kerusakan hutan dan laju deforestasi yang semakin besar di NTB. Baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
"Makanya banjir dan longsor cepat sekali terjadi karena hutan kota rusak," tegas Rachmat.
Kerusakan ekologi itu menjadi perhatian serius. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan bibit pohon kepada semua ketua DPD.
Termasuk Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat juga diberikan bibit pohon untuk ditanam. "Bibit pohon ini jadi simbol kita harus merawat bumi pertiwi," papar Anggota Komisi I DPR RI itu.
Dalam rakernas itu, PDIP juga menegaskan posisi politik bahwa mereka bukan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tapi akan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelengaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
"Seperti disampaikan Ketua Umum, peran PDIP adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat," kata Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi.
Disampaikan, Rakernas I PDIP menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan negara (checks and balances) secara kritis dan efektif.
Ini dilakukan melalui pelembagaan partai politik, perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh partai politik, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak setiap warga negara dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD NRI 1945.
PDIP juga mendorong semua pihak untuk mencegah tumbuhnya praktik otoritarian populis.
"PDI Perjuangan menilai peningkatan kualitas demokrasi Indonesia hanya dapat dilakukan dengan fungsi kontrol dan penyeimbang. Penyeimbang dilakukan secara kritis dan efektif," jelasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post