LombokPost – DPRD NTB mendorong pemprov untuk langsung memanfaatkan belanja tidak langsung (BTT) dalam APBD 2026.
Ini bisa dilakukan karena sejumlah daerah di NTB mulai dilanda bencana alam awal tahun ini.
"Karena ada bencana alam, saya kira BTT bisa digunakan lebih awal. Bisa dibelanjakan lebih awal," kata Anggota DPRD NTB Raihan Anwar, Minggu (18/1).
Disampaikan, jumlah anggaran BTT tahun ini mencapai Rp 16 miliar tahun ini. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai eksekutif bisa langsung memanfaatkan anggaran itu.
Tentu dengan mengukur tingkat kerusakan akibat bencana alam itu.
"Pemprov bisa melihat skala kerusakan. Kalau memang dampaknya cukup besar, kami anjurkan untuk memakai BTT dari anggaran provinsi," ujar Raihan.
Disampaikan, anggaran BTT berbeda dengan pos anggaran lain yang harus melalui proses tender.
BTT bisa segera dimanfaatkan karena mendesak dan darurat. Jika tidak segara dibelanjakan maka akan memicu dampak yang lebih luas.
"Karena bersifat mendesak dan darurat maka BTT minta segara digunakan. Seperti untuk penanganan banjir di Lombok Selatan dan Bima beberapa hari lalu," papar politisi NasDem itu.
Anggota DPRD lainnya Muhammad Aminurlah mendukung penuh penggunaan BTT untuk penanganan bencana. Nilai anggarannya mencapai Rp 16 miliar.
Politisi asal Kabupaten Bima itu menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut sah dan tidak bermasalah selama dijalankan sesuai mekanisme serta peruntukannya jelas.
"Kalau memang ada bencana alam bisa dimanfaatkan. Kami dukung langkah Pak Gubernur untuk meringankan beban rakyat yang terdampak," kata Maman, sapaan karibnya.
Dijelaskan, BTT memang disiapkan untuk merespons kondisi darurat seperti banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lain yang kerap melanda NTB.
Terutama pada puncak musim hujan. Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan kehadiran kepala daerah.
Maman menilai OPD teknis, seperti BPBD, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas PUPR NTB harus terlibat aktif sejak awal agar persoalan di lapangan bisa dipetakan secara komprehensif.
"Penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada solusi jangka panjang, termasuk pencegahan dan mitigasi," jelas Maman.
Dewan juga memberikan apresiasi atas langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Ia menilai kehadiran langsung gubernur menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
"Kita apresiasi, Pak Gubernur langsung turun ke lokasi bencana. Ini bentuk tindakan yang sangat responsif," kata Anggota DPRD NTB Harwoto.
Seperti diketahui, banjir cukup besar melanda Lobar dan Loteng bagian selatan. Wilayah Lobar yang terdampak adalah Kecamatan Sekotong.
Di sana ada tiga desa terdampak dengan ratusan rumah warga terendam banjir. Yaitu Desa Persiapan Pengantap, Desa Persiapan Blongas dan Desa Sekotong Tengah.
Baca Juga: Malam Mencekam di Praya Barat Daya, Dua Desa Dikepung Banjir
Sedangkan di Loteng banjir melanda dua desa di Kecamatan Praya Barat Daya. Yaitu Desa Kabul dan Desa Motong Ajan. Air bah juga merendam dan merusak sejumlah infrastruktur jalan.
Editor : Kimda Farida