LombokPost – DPRD NTB kembali menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sebanyak 65 wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Setiap anggota dijadwalkan menemui konstituen di 14 titik hingga 9 Februari nanti.
Anggota DPRD NTB Akhdiansyah, contohnya, menggelar reses di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Raba, Kota Bima.
Beragam aspirasi muncul dalam forum itu. Salah satunya terkait upaya pencegahan bencana yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Daerah kita ini kan rawan bencana. Maka saat musim hujan begini masyarakat di Bima dan Dompu pasti waswas," kata Akhdiansyah, Rabu (4/2).
Ia mendorong agar alokasi anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD 2026 bisa segera dimanfaatkan.
Warga meminta pembangunan fasilitas early warning system. Sehingga warga siap siaga sebelum bencana terjadi. Hal ini untuk mengurangi dampak bencana kepada masyarakat.
"Jangan hanya ketika bencana terjadi baru pemerintah bertindak, itu sudah terlambat. Jadi perlu ada sistem peringatan dini sebagai pengingat agar warga waspada," ujar Akhdiansyah.
Ia sepakat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD NTB 2026 bisa dianggarkan untuk fasilitas ini. Diketahui jumlah anggaran BTT sebesar Rp 15 miliar.
"Memang bencana tidak bisa dihindarkan. Tapi peringatan dini ini bisa mengurangi dampaknya terhadap masyarakat," papar politisi PKB itu.
Selain meminta perhatian serius dari pemerintah, ia juga mengajak masyarakat untuk melakukan langkah mitigasi. Minimal dengan sama-sama menjaga dan merawat hutan agar tidak mengalami deforestasi.
"Keberadaan kawasan hutan ini sangat penting sebagai daerah resapan air. Sehingga alih fungsi hutan harus dihindari," ujar Akhdiansyah.
Selain soal kebencanaan, warga sekitar juga menyampaikan aspirasi soal fasilitas pertanian. Seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
Fasilitas ini penting untuk meningkatkan hasil produksi pertanian warga. Sebab wilayah Bima dan Dompu menjadikan pertanian sebagai komoditas unggulan.
"Nanti saya akan komunikasikan dengan Pemprov melalui Dinas Pertanian. Bahwa para petani kita sangat membutuhkan bantuan fasilitas untuk menunjang kegiatan bertani," tegas anggota Komisi III DPRD NTB itu.
Editor : Akbar Sirinawa