LombokPost – Komposisi Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB periode 2026-2030 resmi terbentuk setelah dilantik oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kamis (26/2).
Pelantikan menyusul setelah Komisi I DPRD NTB menuntaskan proses seleksi akhir Januari lalu.
Nah, dalam waktu dekat, Komisi I DPRD NTB akan kembali menggelar seleksi lembaga daerah. Yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB.
Diketahui, masa jabatan komisioner KPID NTB periode 2021-2024 sudah berakhir sejak 2024. Tapi masa jabatan mereka terus diperpanjang hingga kini.
"Tahapan seleksi KPID NTB segera kita mulai setelah Lebaran ini," kata Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri, Jumat (27/2).
Disampaikan, pergantian komisioner KPID menjadi atensi dewan. Apalagi pengurus lama sudah berakhir masa jabatannya dan sudah diperpanjang beberapa kali. Sehingga seleksi komisioner KPID baru periode berikutnya akan segera dibuka tahun ini. "Tentu KPID ini jadi perhatian di Komisi I. Pasti kami segerakan," jelas Akri.
Terkait komisioner lama yang telah mengalami masa perpanjangan berkali-kali, menurut Akri, itu dibolehkan berdasarkan regulasi.
Sesuai ketentuan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPID NTB berlaku sampai ditetapkannya komisioner yang baru. "Kemungkinan akan kami mulai April nanti. Intinya setelah Lebaran," paparnya.
Dijelaskan, tahapan seleksi KPID sama dengan KI. Tahap pertama, Pemprov akan membentuk tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari berbagai unsur. Pansel ini akan diajukan ke DPRD NTB untuk disetujui.
Selanjutnya, dibuka pengumuman dan pendaftaran calon komisioner KPID NTB oleh tim pansel. "Jadi mudahan pansel ini akan segera dibentuk untuk memulai tahapan," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi menambahkan peran KPID cukup strategis di tengah disrupsi industri media dan digitalisasi informasi.
KPID memiliki tugas utama dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan penyiaran di tingkat daerah.
KPID harus bisa menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak serta mengawasi Kepatuhan lembaga penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).
"Maraknya hoaks di media sosial jadi tantangan KPID ke depan. Tentu kita ingin KPID NTB dipimpin oleh figur-figur yang melek teknologi digital dan industri media. Agar ruang publik kita tidak dipenuhi hoaks," tegas Suhaimi.
Diketahui, tujuh komisioner KPID NTB 2021-2024 dilantik pada 24 Agustus 2021 oleh Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
Ketujuh Komisioner KPID NTB yang dilantik untuk periode 2021-2024 yaitu Ajeng Roslinda Motimori, Afifudin Adnan, Abdul Maluk, Darsono Yusin Sali, Auliya Rachman Chavez, Marga Harun dan Husna Fatayati. Belakangan, satu komisioner KPID NTB Marga Harun mengundurkan diri dan digantikan Yusron Saudi.
Editor : Kimda Farida