LombokPost — Musyawarah Daerah (Musda) DPD Demokrat NTB kian dekat. Tensi politik di internal partai berlambang Bintang Mercy itu pun makin menghangat. Sejumlah figur potensial mulai meramaikan bursa pencalonan ketua DPD Demokrat NTB.
Saat ini ada empat nama tenar yang beredar. Di antaranya Ketua DPC Lombok Timur (Lotim) Amrul Jihadi yang mengklaim sudah mengantongi dukungan tujuh DPC dari 10 DPC se-NTB. Tiga figur lainnya adalah Wali Kota Bima A Rahman alias Aji Man, serta dua anggota DPRD NTB Raden Rahadian Soedjono dan Syamsul Fikri.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus mengatakan Partai Demokrat NTB butuh figur kuat untuk mengangkat suara partai secara signifikan.
Baca Juga: Empat Figur Ini Masuk Bursa Ketua Demokrat NTB, Siapa Saja?
Jika tidak bisa menjadi pemenang, miminal bisa masuk dalam empat besar perolehan kursi di DPRD NTB pada Pileg 2029. "Ini agar bisa menduduki kursi pimpinan dewan," kata Agus, Senin (6/4).
Menurutnya, target tersebut tidak mudah. Selain karena kompetisi ketat antarpartai, juga salah satunya karena kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat NTB boleh jadi berkurang. Pemicu karena kasus hukum yang membelit eks Ketua DPD Demokrat NTB Indra Jaya Usman atau IJU dalam kasus dana "siluman" DPRD NTB oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang saat ini sedang disidangkan.
"Saya katakan bisa jadi. Sebab ini kan belum ada survei yang menunjukkan data pastinya. Saya berharap dugaan saya ini keliru. Oleh karena itu, saya kira DPP Demokrat akan hati-hati memilih figur dengan kriteria yang paling utama. Yaitu sosok tersebut harus clean and clear terkait dengan isu korupsi dan perbuatan tercela lainnya," papar Agus.
Baca Juga: Musda Demokrat NTB 2026, Amrul Jihadi Diklaim Kunci Dukungan 7 DPC
Disampaikan, figur calon ketua yang clear and clean sangat dibutuhkan untuk melawan isu hukum yang menimpa mantan ketua Demokrat NTB. Sebab kasus ini bisa saja menggerus elektabilitas partai untuk menghadapi Pemilu 2029. Apalagi pada 2029 nanti partai tidak hanya menghadapi gelombang pemilu DPRD dan pemilu presiden. Tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
"Ini tahun politik. Sehingga sosok kuat itu harus disiapkan betul-betul dari sekarang," jelasnya.
Ia menggambarkan calon kuat adalah sosok yang memiliki mesin politik strategis dalam pemenangan pemilu nasional dan lokal. Bukan hanya memiliki logistik kuat, tapi juga basis massa yang mengakar di bawah. "Saya sebut ini sebagai BOP. Yaitu birokrasi, ormas, dan partai," ungkap Agus.
Baca Juga: Jelang Musda, Calon Ketua DPD Demokrat NTB Mulai Gerilya Cari Dukungan
Dijelaskan, figur-figur yang bisa dilirik oleh DPP Demokrat dari BOP tersebut, misalnya mantan pejabat yang berpengaruh di birokrasi. Seperti mantan sekretaris daerah (Sekda) atau pejabat publik lainnya. Seperti gubernur, wakil gubernur hingga bupati/wali kota.
Atau bisa juga dari elit-elit ormas keagamaan yang mengakar dan memiliki massa organik di Bumi Gora. Seperti sosok yang memiliki latar belakang sebagai elit Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Nahdlatul Wathan (NW), atau ormas keagamaan lainnya yang dekat dengan kalangan santri.
"BOP ini bisa menyediakan kandidat potensial dalam kepemimpinan politik di NTB. Silahkan saja ini menjadi pertimbangan partai," pungkas Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram jtu.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB Letkol Inf (purn) Si Made Rai Edi Astawa mengatakan akan mencermati setiap masukan publik. Termasuk kriteria figur potensial yang bakal memimpin Demokrat ke depan.
"Terima kasih atas semua saran baik ini. Semakin banyak dan beragam calon yang muncul, artinya Partai Demokrat menjadi magnet bagi tokoh yang potensial di NTB," kata Made Rai.
Dari kalangan internal, ia mengaku sudah mendengar beberapa figur mulai mencari dukungan DPC. Hal itu sangat lumrah dalam setiap suksesi pemilihan. Pihaknya tidak akan melarang atau membatasi konsolidasi para pihak yang berniat maju memperebutkan kursi ketua DPD Demokrat NTB.
"Adanya bakal calon sah-sah saja. Asalkan dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar AD/ART partai, silakan saja," ujar Made Rai.
Disampaikan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menyampaikan sejumlah kriteria calon ketua DPD. Setidaknya ada tujuh kriteria yang telah ditetapkan AHY. Salah satunya mendapatkan dukungan minimal 20 persen dari pemilik suara. Syarat mengantongi minimal 20 persen dukungan pemilik suara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART Partai Demokrat.
"Para kader juga harus berkomitmen menjaga kode etik partai, serta peraturan organisasi partai dalam berkompetisi," jelas Made Rai.
Di sisi lain, sosok ketua DPD Demokrat yang baru nanti harus mampu membentuk struktur partai sampai tingkat anak ranting. Pembentukan pengurus sampai ke tingkat dusun ini dinilai sangat penting, karena berurusan langsung dengan masyarakat di akar rumput. "Pengurus anak ranting ini sangat strategis. Karena mereka ini bersentuhan langsung ke kebutuhan masyarakat," tambahnya.
Kriteria lainnya, sambung Made Rai, ketua Demokrat NTB yang baru harus komitmen membentuk saksi sampai ke tingkat TPS. Berikutnya, yang bersangkutan harus berkomitmen untuk memenangkan Pileg 2029. Terutama bekerja keras mengamankan 2 kursi DPR RI di Dapil NTB 1 dan NTB 2. Selain itu, figur ketua DPD diminta bekerja keras untuk menambah keanggotaan Partai Demokrat minimal 3 persen dari jumlah DPT dalam pemilu. (mar/r2)
Editor : Redaksi