LombokPost – Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026-2029 segera digelar. Pendaftaran mulai dibuka April ini.
Komisi I DPRD NTB pun sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTB terkait rencana itu.
"Seleksi KPID mulai kami proses bulan ini (April 2026, Red)," kata Anggota Komisi I DPRD NTB Ali Usman Ahim, Selasa (7/4).
Baca Juga: Seleksi KPID NTB Digelar Usai Lebaran, DPRD Dorong Figur yang Paham Industri Media
Disampaikan, pergantian komisioner KPID menjadi atensi dewan. Apalagi pengurus lama sudah berakhir masa jabatannya dan sudah diperpanjang sampai dua kali.
Sehingga seleksi komisioner KPID baru periode berikutnya akan segera dibuka.
"Sebagai lembaga daerah, tentu KPID ini jadi perhatian di Komisi I untuk segera diproses," jelas Ali.
Baca Juga: Bersiaplah! DPRD Segera Gelar Seleksi Komisioner KPID NTB, Simak Waktu dan Tahapannya
Terkait komisioner lama yang telah mengalami masa perpanjangan berkali-kali, menurut Ali, itu dibolehkan berdasarkan regulasi.
Sesuai ketentuan, perpanjangan masa jabatan komisioner KPID NTB berlaku sampai ditetapkannya komisioner yang baru.
"Selain incumbent yang masih memenuhi persyaratan, kami undang juga figur-figur kompeten lainnya bisa ikut berpartisipasi," ujar Ali.
Baca Juga: DPRD Buka Seleksi Komisioner KPID Tahun Ini, Komisioner Lama Diperpanjang Dua Kali
Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri mengatakan tim panitia seleksi (pansel) akan segera dibentuk. Mereka terdiri dari lima anggota.
Terdiri dari unsur Komisioner KPI Pusat, akademisi, Diskominfotik NTB, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
"Nama-nama pansel ini nanti akan disampaikan ke Komisi I sebelum diputuskan," ujar Akri.
Dijelaskan, tahapan seleksi KPID sama dengan Komisi Informasi (KI). Setelah pembentukan pansel, selanjutnya dibuka pengumuman dan pendaftaran calon komisioner KPID NTB. Setiap pendaftar yang memenuhi syarat administrasi berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.
"Jadi kami dorong agar tim pansel ini segera dibentuk untuk memulai tahapan," imbuhnya.
Menurutnya, peran KPID cukup strategis di tengah disrupsi industri media dan digitalisasi informasi. KPID memiliki tugas utama dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan penyiaran di tingkat daerah. KPID harus bisa menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak serta mengawasi Kepatuhan lembaga penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS).
"Maraknya hoaks di media sosial jadi tantangan KPID ke depan. Tentu kita ingin KPID NTB dipimpin oleh figur-figur yang melek teknologi digital dan industri media. Agar ruang publik kita tidak dipenuhi hoaks," tegas Akri.
Tantangan berikutnya, sambung dia, soal perkembangan Artificial Intelligence (AI). Keberadaan AI di satu sisi memudahkan, tapi di sisi lain juga sering meresahkan publik. Sebab banyak informasi di ruang digital yang sumbernya dari AI. Bukan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Sehingga kebenaran peristiwa seringkali menjadi kabur.
"Ini juga jadi fungsi pengawasan KPID ke depan. Sehingga sangat kami harapkan figur-figur kompeten bisa ikut dalam seleksi nanti," pungkas politisi PPP itu.
Diketahui, tujuh komisioner KPID NTB 2021-2024 dilantik pada 24 Agustus 2021 oleh Sekda NTB Lalu Gita Ariadi. Ketujuh Komisioner KPID NTB yang dilantik untuk periode 2021-2024 yaitu Ajeng Roslinda Motimori, Afifudin Adnan, Abdul Maluk, Darsono Yusin Sali, Auliya Rachman Chavez, Marga Harun dan Husna Fatayati.
Belakangan, satu komisioner KPID NTB Marga Harun mengundurkan diri dan digantikan Yusron Saudi. (mar/r2)
Editor : Redaksi