LombokPost – Pemprov melalui Sekretariat DPRD NTB telah melelang sisa material bangunan lama Gedung DPRD NTB yang dibakar demonstran pada Agustus 2025 lalu.
Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan gedung baru.
Pantauan Lombok Pos Kamis (9/4) menunjukkan gedung bekas kebakaran sudah mulai dibersihkan. Puluhan pekerja tampak membongkar bagian-bagian bangunan yang masih tersisa.
Baca Juga: Gedung DPRD NTB Segera Dirobohkan, Pembangunan Ditarget Mulai September
Mulai dari jendela, pintu, hingga lantai ketamik. Beberapa orang terlihat mengangkut dan membersihkan sisa-sisa material itu.
"Kami ambil sisa bangunan yang bisa dimanfaatkan. Seperti pintu, contohnya," kata Hambali, salah seorang pekerja.
Ia dan belasan rekannya sudah mulai bekerja sekitar sepekan terakhir. Pihaknya dikontrak oleh perusahaan swasta untuk membersihkan komponen bangunan DPRD NTB yang masih bisa dimanfaatkan.
Baca Juga: Pembangunan Gedung DPRD NTB Mundur 20 Meter, Puluhan Rumah Dinas di Belakangnya Terdampak
"Kami ini dikontrak sampai pemberihan sisa bangunan selesai," ujar pria asal Selong, Lombok Timur itu.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan gedung lama DPRD NTB yang dibakar demonstran memang akan segera dirobohkan. Tapi tahapannya melalui pembersihan bangunan dulu. Bagian yang tersisa bisa dimanfaatkan oleh pemenang lelang.
"Dan pembersihan bangunan sekarang sedang jalan. Pihak ketiga bisa mengambil atau memanfaatkan sisa-sisa bangunan. Seperti besi, kaca, jendela atau material lainnya," ujar Hendra.
Baca Juga: Aktivitas di Gedung Baru DPRD KLU Mulai Berdenyut
Setelah pembongkaran tuntas, pembangunan gedung akan dimulai dari tahap perencanaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang memproses lelang Detail Engineering Design (DED).
DED memuat kebutuhan teknis pembangunan gedung sebelum desain final ditetapkan. Mulai dari desain hingga jumlah ruangan yang akan disusun.
"DED ini masih berproses. Karena nanti juga berisi kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya di dalam gedung itu," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil mengatakan gedung DPRD NTB akan mengalami perombakan total. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri. Artinya, satu anggota menempati satu ruangan. Konsep dan desain ini mirip seperti anggota DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus.
"Desain ini sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Jadi kita harapkan sesuai dengan aspirasi saat FGD itu," kata Yek Agil.
Dewan juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan.
Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB. "Itu sih aspirasi yang sudah disampaikan ke Kementerian PU.
Prinsionya pembangunan ulang gedung mutlak menjadi kewenangan teknis pusat karena melihat konstruksi dan kekuatan bangunan juga," ujar Agil.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur Mori Hanafi menyampaikan rencana pembangunan sudah masuk tahap perencanaan teknis yang dituntaskan akhir Juli 2026 nanti.
Setelah itu akan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik yang akan dimulai akhir tahun ini.
"Kalau perencanaan sudah tuntas, kemungkinan target pelaksanaan fisik nanti bulan September-Oktober. Atau bisa paling lambat Desember 2026," kata Mori Hanafi dalam pernyataan di Mataram, Jumat pekan lalu (3/5). (mar/r2)
Editor : Redaksi