Gedung DPRD NTB Segera Dirobohkan, Pembangunan Ditarget Mulai September

LombokPost – Gedung lama DPRD NTB yang dibakar demonstran pada Agustus 2025 lalu akan segera dirobohkan.

Perobohan gedung dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemprov NTB. 

"Lelang dilakukan secara terbuka. Sehingga pihak yang memberi penawaran tertinggi yang ditetapkan nanti," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra, Senin (9/3). 

Disampaikan, lelang diperkirakan mulai dibuka sekitar Rp 89 juta. Pemenang lelang akan bertanggung jawab untuk merobohkan seluruh sisa konstruksi bangunan yang ada saat ini. "Pihak ketiga bisa mengambil atau memanfaatkan sisa-sisa bangunan. Seperti besi, kaca, jendela atau material lainnya," ujar Hendra. 

Setelah pembongkaran tuntas, pembangunan gedung akan dimulai dari tahap perencanaan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang memproses lelang Detail Engineering Design (DED).

DED memuat kebutuhan teknis pembangunan gedung sebelum desain final ditetapkan. Mulai dari desain hingga jumlah ruangan yang akan disusun. "DED ini masih berproses. Karena nanti juga berisi kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya di dalam gedung itu," jelasnya.

Pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penyusunan DED ke Kementerian PU. Apakah sebelum diluncurkan nanti, desain gedung akan melalui mekanisme sayembara atau tidak. Ini akan diserahkan sepenuhnya ke Kementerian PU. "Apakah nanti desainnya melalui sayembara atau tidak, kita tunggu kebijakan dari kementerian," imbuhnya.

Menurut Hendra, jika desain dilakukan melalui sayembara, proses pembangunan berpotensi memakan waktu lebih lama. Namun jika tidak, pembangunan bisa dimulai lebih cepat.

"Kalau tidak melalui sayembara, setelah DED selesai dan desain sudah ditentukan pembangunan bisa langsung dilakukan," paparnya.

Pembangunan fisik Gedung DPRD NTB ditargetkan bisa mulai dikerjakan paling lambat September 2026. Sehingga diharapkan pada 2027 akhir, wakil rakyat sudah bisa memanfaatkan kantor DPRD NTB yang baru.

"Paling telat September 2026 mulai pembangunan. Kami harapkan akhir tahun ini sudah berjalan pekerjaan fisik," pungkas Hendra.

Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan gedung DPRD NTB akan mengalami perombakan total. Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri.

Artinya, satu anggota menempati satu ruangan. Konsep dan desain ini mirip seperti anggota DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus. "Desain ini sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Jadi kita harapkan sesuai dengan aspirasi saat FGD itu," kata Wirajaya. 

Dalam FGD itu muncul berbagai usulan. Salah satunya yang diusulkan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang mengusulkan ruang khusus yang menampung aspirasi setiap kelompok masyarakat. Ini penting agar setiap unsur masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi bisa diterima secara representatif dan memadai. 

DPRD juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan. Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB. 

Lebih jauh Wirajaya mengungkapkan pihaknya tidak memiliki target khusus. Asalkan gedung bisa dibangun untuk mendukung kenyamanan dan keamanan. Terkait pembangunan ulang gedung, hal itu mutlak menjadi pertimbangan teknis karena melihat konstruksi dan kekuatan bangunan. 

"Yang pasti mau dibangun baru atau rehab, kami tidak masuk ke sana. Silakan tim teknis bidang konstruksi yang mengkaji. Yang penting kuat dan aman," pungkas politisi Gerindra itu.